Manado, Infosulut.id — Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Politik dan Kebijakan, Dr. Fiko Onga menyoroti lemahnya publikasi kinerja pemerintah dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
Hal ini disampaikan dalam Diskusi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus yang digelar Forum Kebangsaan Sulut, baru-baru ini.
Menurut Fiko, berbagai program strategis dan capaian Gubernur Yulius tidak tersampaikan secara optimal ke masyarakat karena rendahnya kinerja komunikasi publik pemerintah daerah.
“Ada banyak hal yang sebenarnya sudah dikerjakan Pak Gubernur, bahkan beberapa beliau kerjakan secara senyap. Tapi ini tidak terpublikasikan dengan baik. Ada kelemahan komunikasi dari bagian yang seharusnya menjadi corong informasi pemerintah,” ujarnya.
Fiko mencontohkan capaian di sektor lingkungan, tata ruang, pangan, serta pembangunan fasilitas pariwisata yang sama sekali tidak muncul di ruang publik. “Gubernur mencabut 18 dari 27 izin pertambangan bermasalah, membatalkan kebun sawit KKI di Bolmong, mengembalikan 600 hektare lahan industri di Kimong menjadi kawasan pangan, dan menetapkan Pulau Bangka sebagai kawasan wisata penuh. Tapi publik hampir tidak tahu,” jelas Fiko.
Ia menambahkan bahwa gubernur bahkan menggunakan dana pribadi untuk perbaikan fasilitas dasar di Bukit Kasih Kanonang dan Lahendong, namun hal tersebut juga tidak dikomunikasikan secara memadai ke masyarakat.
Kritik mengenai lemahnya publikasi juga disuarakan Ketua AMSI Sulut, Ady Putong, yang hadir dalam diskusi tersebut. Ady mempertanyakan efektivitas anggaran publikasi Dinas Kominfo Sulut yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
“Kami melihat banyak kerja baik gubernur tidak diketahui masyarakat. Pertanyaannya, dengan anggaran publikasi yang besar, mengapa informasi dasar saja tidak tersampaikan? Ini soal efektivitas penggunaan uang rakyat,” tegas Ady.
Ady menyebut bahwa pemerintah daerah perlu meninjau ulang strategi komunikasi dan memastikan anggaran publikasi tidak hanya terserap, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kominfo ini bukan sekadar urusan mengunggah berita seremonial. Publik ingin melihat arah pembangunan, capaian, kebijakan strategis, dan evaluasi. Kalau itu tidak hadir, maka ada masalah serius dalam manajemen informasi pemerintah,” tambahnya.
Diskusi yang dipandu oleh Finda Muhtar, Sekretaris AMSI Sulut, dan dibuka oleh Agus Hari selaku salah satu inisiator Forum Kebangsaan Sulut, menghadirkan berbagai perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, dan jurnalis.
Dalam forum tersebut, peserta juga menekankan bahwa lemahnya komunikasi publik menyebabkan kebijakan strategis pemerintah tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Agus Hari menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat hubungan dengan media dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dapat diakses oleh publik.
“Transparansi dan publikasi yang baik bukan hanya kebutuhan politik, tetapi bagian dari pelayanan publik,” ujarnya.
(Kifli).
Kinerja Diskominfo Sulut di Pertanyakan, Dana Miliaran Minim Publikasi, Banyak Kerja Gubernur Tak Tersampaikan ke Publik
