Manado, Infosulut.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen, mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut agar mengubah arah kebijakan pendapatan daerah. Fransiskus menegaskan, rumah sakit daerah seharusnya fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat, bukan justru dijadikan sebagai sumber utama pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sentilan tersebut disampaikan Fransiskus saat memimpin pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Sulut Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (7/7/2026).
“Saya memperhatikan distribusi PAD banyak di rumah sakit. Rumah sakit saat ini ingin kami dorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tidak lagi menjadi mesin atau sumber utama PAD,” ujar Fransiskus
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, membebankan target target PAD kepada institusi kesehatan sangat tidak sejalan dengan marwah dan tujuan awal pendirian rumah sakit milik pemerintah. Menurutnya, orientasi utama fasilitas kesehatan daerah wajib berbasis pada aspek sosial dan kemanusiaan, bukan mengejar keuntungan finansial.
Fransiskus juga membandingkan kondisi di Sulawesi Utara dengan daerah lain yang dinilai lebih progresif dalam pengelolaan fasilitas kesehatan.
“Di Sulawesi Utara, rumah sakit belum seluruhnya berstatus BLUD. Sementara di daerah lain, hampir semuanya sudah menjadi BLUD,” jelasnya.
Kritik legislatif ini bukan tanpa alasan. Fransiskus membeberkan bukti berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut, June E. Silangen, SE.Ak., M.Si. Dalam dokumen tersebut, sektor rumah sakit tercatat masih menyumbang angka yang sangat signifikan bagi kas daerah melalui instrumen retribusi dan penerimaan lainnya.
“Saya melihat laporan yang disampaikan Kepala Bapenda, hampir semuanya menunjukkan rumah sakit masih menjadi penyumbang retribusi dan penerimaan lainnya,” tambah Fransiskus.
Sebagai komparasi positif, ia membagikan pengalamannya saat melakukan studi banding ke DKI Jakarta. Di Ibu Kota, sebanyak tujuh rumah sakit daerah telah sukses menerapkan sistem BLUD penuh, di mana seluruh pengelolaan keuangan dikembalikan untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan medis kepada warga.
“Pihak rumah sakit sudah setuju menjadi BLUD, dan kami di DPRD juga mendukung, karena motivasinya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Merespons instruksi dan catatan kritis dari pimpinan parlemen Sulut tersebut, Ketua TAPD Sulut Tahlis Galang yang hadir dalam rapat paripurna tampak responsif. Tahlis terlihat cermat mencatat setiap poin masukan dan evaluasi yang dilayangkan DPRD untuk menjadi bahan perbaikan postur anggaran ke depan.
(CR).
