Manado, Infosulut.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti, mendesak Sekretariat DPRD untuk selalu menyajikan dokumen administrasi secara lengkap dan transparan dalam setiap pembahasan pertanggungjawaban APBD. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga akuntabilitas dan menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif.
Hal tersebut ditegaskan Pierre dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (7/7/2026).
“Saya mau menyampaikan kepada Sekretariat DPRD, agar setiap pembahasan pertanggungjawaban APBD harus dibarengi dengan buku penetapan APBD,” ujar Pierre
Menurut Pierre, penyertaan buku penetapan APBD sangat penting agar data yang telah disepakati dan ditandatangani bersama pada tahun 2024 lalu dapat dicocokkan secara langsung dengan data yang disajikan dalam dokumen pertanggungjawaban saat ini.
“Supaya di sini jangan ada lagi saling curiga bahwa ada perubahan angka-angka. Dengan begitu, ke depan kita bisa lebih kritis dalam mengawal anggaran yang sudah ditetapkan bersama,” tambah politisi Sulut tersebut.
Merespons instruksi dan masukan tersebut, jajaran Sekretariat DPRD Sulut yang dipimpin oleh Niklas Silangen tampak responsif dan langsung mencatat setiap poin penting yang disampaikan.
Di saat yang bersamaan, dinamika rapat juga diwarnai dengan pemaparan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Galang, yang memberikan penjelasan komprehensif terkait persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat paripurna yang mengagendakan evaluasi anggaran ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. Dalam memimpin jalannya sidang, Fransiskus didampingi oleh unsur pimpinan dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan NasDem.
Kendati membahas isu krusial terkait transparansi anggaran daerah, perwakilan dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat justru belum terlihat hadir di ruang sidang hingga rapat kembali diskors oleh pimpinan.
(CR).
