Manado, Infosulut.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulut untuk segera menyusun pedoman baku kerja sama media. Langkah ini dinilai penting sebagai solusi preventif guna menghindari potensi persoalan hukum di masa mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Henry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut dan Diskominfo Sulut yang digelar di ruang Komisi I, Senin (26/10/2026).
“Ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya lebih tertib sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi persoalan di kemudian hari,” ujar Henry.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini, keberadaan pedoman baku tersebut akan berfungsi sebagai tameng agar kesalahan pengelolaan di masa lalu tidak kembali terulang. Aturan ini nantinya bakal menjadi landasan hukum yang jelas dan transparan bagi semua pihak.
Politisi Partai Demokrat itu merinci, pedoman baku yang dimaksud harus mengatur secara komprehensif mengenai kriteria media yang layak menjalin kerja sama. Pengaturan tersebut mencakup legalitas perusahaan pers, verifikasi Dewan Pers, kelengkapan administrasi, hingga standar harga dan output pemberitaan.
Dengan adanya regulasi yang jelas, kata Henry, tata kelola kerja sama media di lingkungan Pemprov Sulut tidak lagi berjalan berdasarkan kebiasaan semata, melainkan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Pengaturan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut saat ini masih perlu dibenahi. Kita butuh ketentuan yang dapat menjadi pedoman bersama,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, memberikan respons positif. Ia mengakui bahwa sistem kemitraan dengan media ke depan memang harus diperketat melalui penerapan standar baku.
Zainudin menegaskan, pada tahun-tahun mendatang, pihaknya hanya akan mengakomodir media-media yang benar-benar telah memenuhi standar baku yang ditetapkan oleh Diskominfo Sulut.
Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung konstruktif ini dihadiri secara lengkap oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sulut, di antaranya Braien Waworuntu, Rhesa Waworuntu, Julitje Maringka, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri, dan Feramitha Mokodompit.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
