Manado, Infosulut.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen (FAS), memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi bersama para pemangku kepentingan terkait di Gedung DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
Pertemuan lintas sektor ini digelar sebagai langkah responsif pihak legislatif menanggapi keluhan masyarakat atas maraknya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi ini dinilai telah mengganggu aktivitas serta mobilitas warga di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
Dalam RDP tersebut, Fransiscus mendorong seluruh pihak yang hadir—mulai dari jajaran pemerintah daerah, Pertamina, hingga aparat keamanan—untuk bersama-sama mengurai akar permasalahan. Langkah ini diambil guna merumuskan solusi konkret dan terpadu dalam mengatasi persoalan distribusi serta ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai.
“Pentingnya koordinasi antar-pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu mengurangi antrean panjang sekaligus memulihkan kelancaran mobilitas masyarakat yang terdampak,” tegas Fransiscus.
Politisi senior ini menekankan bahwa DPRD Sulut menaruh perhatian serius terhadap isu krusial tersebut. Ia berharap forum koordinasi tidak hanya berhenti pada evaluasi kendala di lapangan, melainkan mampu melahirkan penyelesaian yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di SPBU.
“Melalui koordinasi lintas sektor, DPRD Provinsi Sulawesi Utara berharap adanya solusi nyata guna menjamin kelancaran distribusi, kepastian ketersediaan BBM, serta pelayanan yang lebih tertib, aman, dan merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya.
RDP Lintas Komisi ini menghadirkan para pemangku kepentingan kunci dalam rantai ketersediaan dan distribusi energi, di antaranya Manajemen Pertamina Sulut (SBM 1, 2, dan 3), PT Elnusa Petrofin, Integrated Terminal Bitung, serta Hiswana Migas Sulut.
Turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulut beserta jajaran, Biro Perekonomian, Dinas ESDM Sulut, hingga unsur pengamanan strategis dari Polda Sulut dan Kodam.
Melalui langkah proaktif yang dikomandoi langsung oleh Fransiscus Silangen ini, DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal koordinasi antar-lembaga hingga persoalan ini tuntas dan masyarakat Sulawesi Utara dapat memperoleh BBM secara tertib, aman, serta berkeadilan.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
