Manado, Infosulut.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos., MM, melontarkan peringatan keras terkait ancaman potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang diproyeksikan terjadi pada 2027 mendatang.
Peringatan tersebut disampaikan Ruslan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
Rapat strategis itu turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Sulut, perwakilan Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Kepala Biro (Karo) Ekonomi Setdaprov Sulut, serta jajaran Polda Sulut.
Menurut politisi yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Bitung–Minahasa Utara (Minut) ini, kekhawatiran tersebut berakar dari rencana pemangkasan anggaran subsidi BBM sebesar Rp11 triliun.
Anggaran subsidi yang dipangkas tersebut kabarnya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ruslan menilai, tanpa adanya pemangkasan anggaran saja, stabilitas distribusi energi di lapangan saat ini sudah menyisakan banyak persoalan.
Ia mencontohkan fenomena antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang kerap mengular panjang hingga wilayah Bintauna.
Atas dasar itu, ia memandang situasi distribusi energi akan jauh lebih mengkhawatirkan apabila kebijakan pengurangan subsidi benar-benar dieksekusi tahun depan.
“Tahun depan sebesar Rp11 triliun akan dikurangi dari subsidi kita, yakni Pertamina. Sekarang saja belum dikurangi, antrean sudah sampai di Bintauna. Apalagi tahun depan kalau dikurangi,” ungkap Ruslan di hadapan forum rapat.
Ia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pertamina Patra Niaga dan instansi pengawas, tidak boleh bersikap pasif atau menunggu hingga krisis distribusi benar-benar meluas di tengah masyarakat.
Dampak ikutan dari pengurangan subsidi harus dikalkulasi secara matang sejak dini demi mencegah lonjakan antrean panjang yang merugikan publik.
“Bisa dibayangkan, kalau itu benar-benar dikurangi, seperti apa panjang antreannya nanti?” tegasnya bernada tanya.
Menutup pandangannya di hadapan Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, Ruslan kembali mendesak agar RDP lintas komisi ini menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektoral.
Ia berharap kebijakan pengalihan anggaran Rp11 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat dicermati secara seksama, sehingga tidak justru melahirkan beban sosial baru berupa kelangkaan BBM yang menyiksa masyarakat Sulawesi Utara.
“Hal ini perlu kita antisipasi bersama Pertamina. Terlihat, Rp11 triliun ini akan dialihkan ke MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Ruslan.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
