Manado, Infosulut.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi keterbatasan armada kapal yang melayani rute pelayaran menuju Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Aspirasi mendesak ini disuarakan Normans melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (19/10/2026). Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, interupsi tersebut ia tujukan langsung kepada Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, agar dapat diteruskan kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat Sitaro berkaitan dengan kapal. Setiap harinya, kapal yang berlayar ke Sitaro hanya satu,” ungkap Normans.
Normans menilai, keterbatasan armada transportasi laut ini memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat, khususnya menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. Ia mengingatkan agar Pemprov Sulut tidak abai terhadap potensi risiko yang mengancam jika volume penumpang terus membludak dan tidak sebanding dengan kapasitas kapal yang tersedia.
Sebagai bentuk peringatan dini, politisi tersebut menyinggung insiden kebakaran Kapal Barcelona yang melayani rute pelayaran Kepulauan Talaud beberapa waktu lalu. Menurutnya, peristiwa nahas tersebut harus menjadi pelajaran mahal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperketat standar keselamatan pelayaran di wilayah kepulauan.
“Belum lama ini ada kecelakaan Kapal Barcelona di jalur Kepulauan Talaud. Hal itu disebabkan banyaknya penumpang di kapal tersebut sehingga kondisinya sudah tidak beraturan,” bebernya.
Ia memperingatkan, persoalan minimnya sarana transportasi laut yang dibiarkan tanpa penanganan cepat berpotensi memicu tragedi serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, Normans meminta kehadiran nyata pemerintah provinsi untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak warga Sitaro.
“Daripada kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, menyalahkan pihak kapal, pemerintah, atau rekan-rekan lainnya, mohon dibantu untuk diperhatikan, Bapak Gubernur. Katanya, Syahbandar yang menahan kapal lainnya untuk berlayar. Kiranya hal ini dapat difasilitasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.
Normans berharap eksekutif segera membangun koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar, guna mencari solusi terbaik. Langkah tersebut dinilai krusial agar mobilisasi dan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Sitaro dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan nyawa dan keselamatan penumpang.
Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas masukan krusial yang telah disuarakan demi kepentingan masyarakat kepulauan.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
