Manado, Infosulut.id – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut guna mengevaluasi berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat dan konstituen.
Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi Golkar sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, memberikan sorotan tajam terhadap sejumlah isu krusial. Salah satu pokok bahasan utama adalah buruknya jalur komunikasi dan koordinasi kebijakan di lapangan yang dinilai meresahkan publik.
Cindy mencontohkan kasus edaran peliburan sekolah akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Menurutnya, informasi pembatalan surat edaran tersebut terkesan lambat dan diterima secara simpang siur oleh pihak sekolah maupun orang tua murid.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang, ia mengusulkan pembentukan grup koordinasi terintegrasi yang turut melibatkan pihak DPRD. Langkah ini diharapkan mampu memastikan arus informasi kebijakan bisa disebarkan secara cepat, transparan, dan akurat.
Selain persoalan komunikasi kebijakan, Cindy Wurangian juga mendesak Dinas Pendidikan Sulut untuk segera merumuskan solusi konkret atas berbagai permasalahan riil di dunia pendidikan Sulawesi Utara.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
