Manado, Infosulut.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Priscilla Cindy Wurangian, mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut dalam menjaga keseimbangan ruang fiskal pada pembahasan APBD Perubahan 2026. Meski demikian, sejumlah catatan kritis disuarakan, mulai dari ancaman kekeringan akibat El Nino hingga nasib kesejahteraan tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikannya Rapat Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD, Selasa (1/9/2026). Menurut Cindy, tantangan fiskal saat ini menuntut kejelian pemerintah daerah dalam memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang dinamis.
Dalam pandangannya, Cindy mengingatkan peringatan dini BMKG tertanggal 2 Agustus 2026 yang menyatakan fenomena El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Wilayah Sulawesi Utara masuk dalam peta peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang berisiko memicu kebakaran lahan serta krisis air bersih.
“Jangan sampai kita menunggu terjadi musibah kemudian orang tinggal tunggu daerah-daerah lain lemba kase sumbangan tor-toran,” ujar Cindy.
Ia mempertanyakan apakah langkah-langkah preventif untuk menghadapi ancaman kekeringan ini sudah terakomodasi secara matang di dalam dokumen Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sorotan tajam juga diarahkan pada pergeseran anggaran per-SKPD dalam APBD Perubahan 2026, di mana sebagian besar mengalami penambahan, kecuali tiga instansi. Tiga instansi tersebut meliputi Satpol PP (berkurang Rp800 juta), Dinas Pertanian (berkurang Rp2 miliar), dan Badan Keuangan (berkurang Rp12 miliar).
Cindy mengaku heran dengan pengurangan anggaran di Dinas Pertanian, mengingat situasi saat ini dihadapkan pada ancaman kekeringan yang berdampak langsung pada sektor pangan. Ia bahkan berkelakar menyinggung harga komoditas rica (cabai) yang mulai pedis di pasaran, menegaskan bahwa sektor pertanian seharusnya menjadi salah satu fokus penguatan di tengah potensi krisis iklim.
Di sektor pendapatan, Cindy mengapresiasi langkah digitalisasi yang diterapkan Pemprov Sulut, seperti keberhasilan pengelolaan destinasi Sumaru Endo yang mampu meraup pendapatan hingga Rp1 miliar. Ia mendorong agar strategi serupa segera diterapkan pada aset-aset potensial lainnya, seperti Taman Hutan Raya (Tahura) yang sistem tiketnya dinilai masih manual.
Selain itu, Banggar DPRD Sulut juga meminta kejelasan status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah didorong mengevaluasi BUMD yang masih menggunakan aset atau modal daerah namun belum memberikan kontribusi dividen yang sebanding bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
