Manado, Infosulut.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara, Normans Luntungan, menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus berulang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Normans mengungkapkan, akar permasalahan utama krisis energi di wilayah kepulauan tersebut bermula dari keterlambatan jadwal masuk kapal pengangkut minyak. Akibatnya, pasokan BBM ke daerah kepulauan sering kali tersendat dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Permasalahan utama itu karena kapal terlambat, khususnya kapal minyak yang terlambat masuk. Hal ini sudah kami koordinasikan dan antisipasi dengan mendesak pihak terkait agar dikoordinasikan lebih lanjut, yang juga sudah di-follow up oleh DPRD,” ujar Normans saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).
Menindaklanjuti persoalan ini, legislator dapil kepulauan tersebut menyatakan pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan pihak Pertamina. Dari pembahasan tersebut, ada sejumlah skema penataan distribusi yang didorong demi mencegah kelangkaan parah di tingkat bawah, terutama bagi para nelayan pengambil galon dan para pengecer.
”Setiap kampung atau wilayah nantinya hanya diperbolehkan memiliki maksimal satu pengecer resmi guna mempermudah pengawasan. Pembatasan ketat akan diberlakukan baik dari sisi jumlah pengecer maupun kuota volume liter yang disalurkan,” beber Normans.
Lanjut Normans, distribusi BBM jenis Pertalite maupun Solar ke tingkat pengecer dibatasi maksimal hanya 30%, sementara 70% sisanya wajib standby di Pertamina atau stasiun pengisian (pom bensin).
Kebijakan formula 30:70 tersebut dinilai baik agar ketersediaan stok cadangan tetap aman di SPBU. ”Selama ini, pola distribusi yang langsung menggelontorkan seluruh pasokan begitu kapal merapat membuat stok di pom bensin cepat ludes dan menyisakan kekosongan panjang saat kapal berikutnya mengalami delay,” jelasnya.
Meski demikian, ketika disinggung mengenai situasi keamanan serta efektivitas pengawasan rantai pasok BBM di lapangan saat ini, Normans menyebut kondisi riil di tingkat masyarakat masih memerlukan pemantauan ketat secara berkala. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini agar distribusi energi di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Sitaro dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak lagi merugikan masyarakat luas.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
