Manado, Infosulut.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) angkat bicara terkait penanganan pascakebakaran yang menghanguskan belasan rumah di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Denny Mangala, mengungkapkan bahwa jajarannya langsung bergerak cepat meninjau lokasi sesaat setelah peristiwa nahas tersebut terjadi.
“Terkait kebakaran yang terjadi di Pakowa, setelah terbakar kami langsung meninjau lokasinya. Di sana ada sekitar 10 rumah yang terbakar dan banyak yang terdampak. Namun, kebanyakan di situ juga merupakan anak kos,” ujar Denny saat menjawab pertanyaan Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo.
Denny mengklaim, bantuan darurat sempat disalurkan melalui Dinas Sosial dan instansi terkait saat peninjauan awal. Kendati demikian, ia secara terbuka mengakui bahwa Pemprov Sulut saat ini sudah tidak lagi memiliki pos anggaran khusus untuk penanganan bencana kebakaran.
Menurut Denny, pergeseran mekanisme penganggaran membuat pos tersebut sudah ditutup sejak dua tahun lalu dan kini dialihkan ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Terkait bantuan kebakaran, sejak dua tahun lalu itu sudah tidak dianggarkan karena sudah berada di Biro Kesra. Untuk penganggaran ini, Bappeda sudah close. Jadi, untuk membantu saat ini sudah tidak memungkinkan lagi,” jelasnya. Meski demikian, ia memastikan pihaknya bakal mengupayakan agar pos anggaran tersebut dapat kembali dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya.
Pernyataan blak-blakan Pemprov Sulut ini langsung memantik reaksi keras dari Anggota DPRD Provinsi Sulut, Amir Liputo. Politisi PKS ini menilai alasan ketiadaan anggaran tidak dapat diterima, mengingat musibah kebakaran merupakan peristiwa darurat yang tidak bisa diprediksi.
“Bapak asisten, bencana ini kan tidak ada yang minta dan direncanakan. Menurut saya, ini salah penerapannya. Semestinya ini ada biaya antisipasi,” tegas Amir.
Amir mengingatkan agar negara tidak boleh absen dan terkesan lepas tangan ketika masyarakatnya sedang mengalami musibah besar. Kehadiran pemerintah, kata dia, sangat dinantikan untuk memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar ucapan maaf atas keterbatasan anggaran.
“Ada warga negara yang terdampak bencana, kemudian mengatakan sudah tidak dianggarkan. Untuk apa adanya negara, untuk apa adanya lembaga ini?” cecarnya.
Ia menambahkan, warga yang kehilangan tempat tinggal akibat amukan si jago merah membutuhkan uluran tangan yang substansial, bukan sekadar bantuan logistik biasa yang bisa dibeli sendiri oleh korban.
“Tidak mungkin, saat berkunjung ke rumah korban terdampak kebakaran, kemudian menyampaikan tidak ada anggaran. Kalau bantuan sembako, orang lain bisa beli,” lanjutnya.
Sebagai solusi konkret, Amir mendorong agar Dinas Sosial Provinsi Sulut segera membangun koordinasi lintas instansi dengan Pemkot Manado. Ia meminta para korban yang kehilangan tempat tinggal untuk segera didata dan dimasukkan ke dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) apabila memenuhi kriteria desil yang ditentukan.
“Mohon Dinas Sosial koordinasikan dengan Pemerintah Kota Manado. Mereka yang masuk desil dan memenuhi syarat, tolong dimasukkan dalam bantuan rumah RTLH, karena itu bantuan yang paling hakiki dimintakan oleh korban,” sahutnya lagi.
Di akhir tanggapannya, Amir kembali mengingatkan Denny Mangala agar jajaran eksekutif tidak lagi menjadikan alasan “tidak ada anggaran” sebagai jawaban standar saat menghadapi rakyat yang sedang berduka.
“Ini cuma 10 rumah, Bapak. Bagaimana kalau lebih? Kemudian saat berkunjung hanya menyampaikan, mohon maaf, dua tahun ini tidak dianggarkan. Jawabannya begini, rakyat mau sampaikan apa ke kita-kita ini? Seharusnya ada arif dan bijaksana dalam melihat persoalan yang ada,” tutup Amir.
Penulis : Candle Rogaga
