Manado, Infosulut.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut pada Senin (19/10/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mengevaluasi sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, mulai dari realisasi anggaran triwulan III, kesejahteraan guru, mutasi tenaga pendidik, hingga pemerataan layanan pendidikan di wilayah kepulauan.
RDP yang berlangsung dinamis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Jane Paat (VJP). Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Louis Schramm, serta jajaran anggota komisi yakni Julieta Paulina Runtuwene, Vionita Kuerah, dan Muslimah Mongilong.
Sementara itu, pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Drs. Yahja Paulus Rondonuwu, M.Si., bersama sejumlah pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dikda Sulut.
Dalam forum tersebut, jajaran Komisi IV mencecar berbagai pertanyaan kritis terkait kinerja, kebijakan, serta program pendidikan sepanjang tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada efektivitas penyerapan anggaran serta peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik di Nyiur Melambai.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Dikda Sulut, Yahya Rondonuwu, memberikan penjelasan komprehensif serta merespons tuntas seluruh poin evaluasi yang dilayangkan para legislator.
Ketua Komisi IV, Vonny Jane Paat, menyampaikan apresiasi atas pemaparan realisasi anggaran Dinas Pendidikan pada triwulan III tahun 2026. Ia menegaskan, evaluasi ini memegang peranan vital untuk memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil di satuan-satuan pendidikan daerah.
“Terkait usulan anggaran untuk tahun 2027 mendatang, nantinya akan dibahas secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut,” pungkasnya.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
