Manado, Infosulut.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih serius dan fokus dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyusul adanya potensi kehilangan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah akibat target PAD yang tidak terealisasi 100%.
Desakan tersebut ditegaskan oleh Anggota Banggar DPRD Sulut, Amir Liputo, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (7/7/2026).
“Membicarakan PAD harus dilakukan dengan matang karena ini menyangkut kemandirian fiskal daerah. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ujar Amir
Amir mengungkapkan, meski realisasi PAD Sulut tahun 2025 mencapai 91,87%, angka kekurangan yang berkisar 9% tersebut tidak bisa dianggap remeh. Jika dikalkulasikan dari total APBD yang bernilai triliunan rupiah, selisih tersebut setara dengan ratusan miliar rupiah.
“Tambahan beberapa persen saja sebenarnya sudah bisa membiayai berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Banggar juga menyoroti realisasi belanja daerah yang berada di angka 91,36%. Amir meminta pemerintah daerah transparan mengenai sektor-sektor apa saja yang gagal terealisasi akibat tidak tercapainya target pendapatan tersebut.
Data ini dinilai krusial agar menjadi catatan Banggar untuk diprioritaskan dalam APBD Perubahan Tahun 2026, terutama yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
Tidak hanya menyoal angka makro, DPRD Sulut juga meminta rincian sumber pendapatan dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk dividen Bank Sulut Gorontalo (BSG).
“Kami butuh transparansi. Bagaimana kinerja BUMD kita? Apakah benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau justru menjadi beban keuangan? Jika ada BUMD yang sudah lama berdiri tetapi hanya membebani APBD, tentu harus dievaluasi total mengingat kemampuan fiskal kita yang terbatas,” tegas Amir.
Menanggapi catatan kritis tersebut, Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Galang, memaparkan rincian capaian sektor pendapatan. Ia menyebutkan realisasi pajak daerah berhasil menyentuh 94,20%, sementara retribusi daerah terealisasi sebesar 84,26%.
Untuk sektor perbankan daerah, Pemprov mengklaim kinerjanya masih on track. “Capaian dividen 100% sesuai harapan. Penambahan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar pada Perubahan APBD 2025 untuk BSG juga berhasil terealisasi,” ungkap Tahlis.
Sementara untuk pendapatan lain-lain yang sah, terdapat pertumbuhan pada sektor hibah Jasa Raharja yang naik dari target Rp875 juta menjadi Rp947 juta berkat meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun, Tahlis mengakui sektor perhotelan yang masuk dalam kategori ini masih belum memberikan kontribusi terhadap PAD.
Di akhir penjelasannya, Tahlis mengakui adanya celah (gap) kekurangan capaian PAD yang menyentuh angka di atas Rp100 miliar, sebuah tren yang diakuinya sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
“Melihat kondisi ini, dalam pembahasan APBD Tahun 2026, Banggar dan TAPD akan memberikan perhatian khusus. Kami akan melakukan rasionalisasi, baik terhadap penetapan target maupun distribusi anggaran ke depan,” pungkas Tahlis.
(CR).
