Dedicated Team Meeting (DTM) 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut pada Kamis, (21/5/2026).(Foto:ist).
Manado, Infosulut.id – Dedicated Team Meeting (DTM) 2026 digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut pada Kamis, (21/5/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Utara dr Victor Mailangkay hadir langsung pada kegiatan tersebut didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto.
Wagub Victor Mailangkay
menegaskan instrumen utama menarik investasi adalah kemudahan berusaha.
“Mal Pelayanan Publik (MPP) wajah pelayanan publik kita. Investor akan melihat keseriusan suatu daerah dari seberapa mudah dan transparan perizinannya,”kata dia.
Dia pun menjelaskan bahwa data yang ada saat ini di Sulut baru 9 daerah yang MPP-nya telah beroperasi.
“Yang baru beroprasi memang baru Manado, Bitung, Bolaang Mongondow, Tomohon, Kotamobagu, Minahasa Utara, Bolmut, Bolsel, dan Sangihe dan saya memberikan apresiasi bagi 9 daerah ini,”jelasnya.
Dia pun menginstruksikan kepada 6 Kepala Daerah tersebut untuk segera membentuk dan mengoperasikan MPP tahun ini juga.
Wagub menegaskan MPP bukan sekadar memindahkan meja kerja ke gedung baru, melainkan integrasi layanan antara instansi pusat dan daerah seperti Imigrasi, Pajak, BPN, BPJS, Perbankan, dan Polres dalam satu atap yang berbasis teknologi informasi.
“Kita harus memperkuat aspek Digitalisasi dan Kemudahan Berusaha. Integrasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) harus berjalan optimal di setiap daerah. Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir tatap muka, yang pada gilirannya akan menutup celah pungutan liar (pungli) dan KKN.
“Saya tegaskan, penyelenggaraan MPP dan kemudahan perizinan akan menjadi rapor utama dan indikator kinerja dalam evaluasi terhadap Kepala Daerah,”tegasnya.
Kepala BI Sulut Joko Supratikto mengatakan untuk menumbuhkan ekonomi Sulut, daerah diminta mendorong invrstasi.
BI menyiapkan tiga agenda utama akselerasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut pada tahun 2026.
Langkah tersebut difokuskan pada penguatan fiskal daerah, sinergi program strategis nasional, serta peningkatan kualitas investasi di sektor bernilai tambah tinggi.
Dalam keterangannya Joko Supratikto mengatakan bahwa penguatan fondasi ekonomi daerah harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sektor keuangan.
“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2026, kami menyiapkan tiga agenda utama akselerasi,” ujarnya.
Agenda pertama adalah penguatan ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan digitalisasi layanan serta transaksi pemerintahan.
“Penguatan ketahanan fiskal daerah dilakukan melalui optimalisasi peningkatan PAD dan digitalisasi,” tukasnya.
Agenda kedua difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung transmisi program strategis nasional agar implementasi program prioritas nasional di daerah berjalan lebih efektif.
“Penguatan sinergi pusat dan daerah menjadi penting dalam transmisi program strategis nasional melalui peningkatan implementasi program prioritas nasional di daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, agenda ketiga diarahkan pada peningkatan kualitas investasi melalui percepatan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Fokus investasi tersebut mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan berikat, optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga penguatan peran BUMN dan BUMD.
“Peningkatan kualitas investasi dilakukan melalui akselerasi investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, termasuk KEK dan kawasan berikat, optimalisasi KPBU, serta penguatan peran BUMN dan BUMD,” jelas Joko
Hadir pada agenda tersebut Bupati dan Wali kota dan stekhokder terkait lainnya.(Kifli).
Saat DTM 2026 di BI Sulut, Ini Instruksi Wagub Soal MPP
