Sangihe, Infosulut.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) belum lama ini.
Kegiatan tersebut memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta mempercepat transformasi digital pada transaksi pemerintah daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
HLM yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Kepulauan Sangihe ini dipimpin langsung oleh Bupati Michael Thungari.
Hadir pula Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah (Sekda) Melanchton Herry Wolf, serta perwakilan anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan OPD terkait lainnya.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyusun rekomendasi konkret guna mendukung target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen pada 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan urgensi kolaborasi lintas institusi dengan tata kelola yang responsif dan adaptif.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok serta kelancaran distribusi pangan adalah kunci utama menjaga daya beli masyarakat, terutama di Kepulauan Sangihe yang bergantung pada logistik laut dan udara. Digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan sarana inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan inklusif,” ujarnya.
Ia berharap forum ini melahirkan rekomendasi strategis yang terukur, berkelanjutan, dan langsung berdampak pada kesejahteraan warga.
Pada sesi paparan utama, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menguraikan tantangan pengendalian inflasi di Kepulauan Sangihe.
Wilayah ini kerap mengalami fluktuasi harga komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah akibat keterbatasan akses transportasi udara serta laut, ditambah faktor cuaca ekstrem dan ketergantungan impor dari daratan Sulawesi Utara.
“Inflasi kepala di Sangihe mencapai 0,45 persen pada Desember 2025, di atas rata-rata provinsi. Oleh karena itu, kita perlu penguatan ketahanan pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta pengembangan infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan cold storage,” tegas Joko.
Ia juga menyoroti peluang akses internasional melalui kebijakan direct call kapal dengan Tiongkok.
“Ini bisa meningkatkan ekspor komoditas unggulan Sangihe seperti kelapa dan perkebunan lainnya, sekaligus menstabilkan harga lokal dengan diversifikasi pasar,” tambahnya.
Dari sisi digitalisasi, Joko memuji kinerja TP2DD Kepulauan Sangihe yang tergolong progresif. Kabupaten ini berhasil mempertahankan predikat “Digital” pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I-2025.
Tak hanya itu, peringkat Championship TP2DD melonjak dari posisi 40 pada 2024 menjadi 17 pada 2025, berkat peningkatan penggunaan platform digital untuk pengelolaan anggaran dan layanan publik.
Sekda Melanchton Herry Wolf menambahkan bahwa tingkat kemiskinan yang masih tinggi—sekitar 12 persen pada 2025—menjadi perhatian utama karena berhubungan erat dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung digitalisasi, Pemkab telah menyiapkan dua pilot project Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan.
“Ke depan, kami harap dukungan Bank Sentral Republik Indonesia (BSG, maksudnya BI—red) segera terealisasi agar KKPD bisa diperluas ke seluruh perangkat daerah, sehingga transaksi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya,” ungkap Wolf.
Optimalisasi QRIS pada layanan publik juga digaungkan sebagai cara efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa kenaikan tarif pajak atau retribusi, misalnya melalui pembayaran digital di pasar tradisional dan pelayanan kesehatan.
Melalui HLM TPID dan TP2DD ini, BI dan Pemkab Kepulauan Sangihe berkomitmen memperkuat sinergi berkelanjutan.
Hasilnya diharapkan menjadi blueprint bagi daerah kepulauan lain dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.(Kifli).
Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi, BI dan Pemkab Sangihe Gelar HLM TPID -TP2DD
