Perkuat Pengendalian Inflasi, Pemprov Sulut Pastikan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Nataru

oleh -16 Dilihat
oleh
Manado, Infosulut.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat berbagai langkah strategis dan terukur dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Tingginya angka inflasi sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi ini dipahami sebagai tantangan bersama yang membutuhkan respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan yang tepat sasaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi tidak hanya berfokus pada pengendalian harga dalam jangka pendek, tetapi juga melakukan pembenahan dari sisi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, penguatan produksi lokal, dan kerja sama perdagangan antar daerah.

“Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Karena itu, berbagai langkah telah dan terus dilakukan secara terkoordinasi. Kami memahami bahwa masyarakat mengharapkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan ketersediaan pangan yang terjamin. Itulah yang menjadi perhatian utama pemerintah,” ungkap Jemmy.

INTERVENSI NYATA MELALUI PENGUATAN PASOKAN DAN DISTRIBUSI

Menurut Jemmy, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah fasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai rawit yang mengalami tekanan harga cukup tinggi.

Melalui sinergi TPID, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan, Pemprov Sulut telah memfasilitasi empat tahap distribusi cabai dengan total volume sekitar 9,97 ton yang didatangkan dari daerah sentra produksi, termasuk Probolinggo dan Nusa Tenggara Barat.

Pasokan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di sejumlah wilayah pemantauan inflasi, yakni Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Kotamobagu.

Selain itu, pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui berbagai pendekatan, termasuk GPM Harmoni, GPM Tematik, GPM Bersubsidi dan GPM Basalur, agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

MEMPERKUAT KERJA SAMA ANTARDAERAH DAN PRODUKSI LOKAL

Pemprov Sulut juga terus memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi pangan sebagai strategi menjaga kesinambungan pasokan.

Kerja sama dengan Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu upaya konkret untuk memperluas akses pasokan cabai rawit dan bawang merah, termasuk melalui kesepakatan antarpelaku usaha atau Business to Business.

Di sisi lain, penguatan produksi pangan lokal terus didorong melalui gerakan menanam cabai, pengembangan green house, pengaturan pola tanam, serta pemberdayaan petani dan kelompok tani.

“Ketahanan pasokan tidak boleh hanya bergantung pada daerah lain. Kita harus memperkuat kemampuan produksi sendiri, sekaligus membangun jaringan pasokan yang lebih luas. Dengan demikian, ketika terjadi gangguan produksi di suatu wilayah, kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi,” jelasnya.

PERHATIAN KHUSUS TERHADAP WILAYAH DENGAN TEKANAN INFLASI TINGGI

Pemprov Sulut juga memberikan perhatian terhadap perkembangan inflasi di kabupaten dan kota, terutama wilayah yang mencatat angka inflasi relatif tinggi berdasarkan data BPS, yaitu Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Manado dan Kota Kotamobagu.

Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan terus ditingkatkan agar setiap intervensi disesuaikan dengan kondisi pasokan dan komoditas penyumbang inflasi di masing-masing daerah.

Pengawasan distribusi dan perdagangan juga diperkuat bersama Satgas Pangan guna memastikan rantai pasok berjalan baik serta mengantisipasi praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.

GUBERNUR INSTRUKSIKAN KERJA TERPADU DAN ANTISIPATIF

Jemmy menegaskan, langkah-langkah tersebut sejalan dengan komitmen dan arahan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID diminta terus meningkatkan pemantauan harga, memastikan kecukupan stok, mempercepat distribusi komoditas strategis, serta mengoptimalkan pelaksanaan intervensi pasar.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan sehingga setiap kebijakan memberikan dampak yang semakin nyata.

“Yang terpenting bagi pemerintah adalah hasil yang dirasakan masyarakat. Bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana harga dapat lebih terkendali, barang tersedia, distribusi lancar dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik,” tegas Jemmy.

KRITIK DAN MASUKAN MENJADI BAGIAN DARI PERBAIKAN

Terkait perhatian dan masukan yang disampaikan berbagai pihak, baik kritik dan saran, Pemprov menyampaikan apresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi dan perlindungan konsumen di daerah.

Pemerintah berpandangan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, petani, distributor, pedagang dan masyarakat.

“Kami menghargai setiap perhatian dan masukan dari masyarakat. Pemerintah tentu terbuka terhadap kritik yang konstruktif karena tujuan kita sama, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat. Kami memilih untuk terus bekerja, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Jemmy.

Ia menambahkan, Pemprov Sulut akan terus memperkuat langkah-langkah strategis pengendalian inflasi secara konsisten, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen hadir melalui kerja nyata, kolaborasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, demi menjaga stabilitas ekonomi serta mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.(Kifli).