Manado, Infosulut.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama melalui upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
Cabai yang menjadi penyebab kenaikkan inflasi dua bulan terakhir ini, menjadi salah satu perhatian khusus guna menekan harga tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, mengatakan penguatan pasokan menjadi langkah penting untuk merespons tekanan inflasi yang masih tinggi di daerah.l ini.
“Bank Indonesia sebagai bagian dari TPID terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui fasilitasi distribusi pangan dan penguatan kerja sama antardaerah,” ujar Purwanto saat membuka kegiatan Bincang bersama Media, Kamis (12/11) 2026
Berdasarkan data September 2026, inflasi Sulawesi Utara tercatat sebesar 3,53 persen secara bulanan (mtm), meningkat tajam dibandingkan Agustus yang berada di angka 0,29 persen. Secara kumulatif, inflasi mencapai 7,35 persen (ytd), jauh di atas rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen.
Tekanan tertinggi tercatat di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 5,50 persen (mtm). Salah satu komoditas yang memberikan tekanan besar terhadap inflasi adalah cabai rawit, dengan kenaikan harga mencapai 117,14 persen (mtm) atau 191,56 persen (ytd).
Kondisi tersebut dipengaruhi gagal panen serta berkurangnya pasokan dari Gorontalo dan sentra produksi lokal akibat kekeringan berkepanjangan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Sulut melalui koordinasi BI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Satgas Pangan telah melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) cabai rawit dalam empat tahap.
Pada tahap pertama, sebanyak 2,4 ton cabai didatangkan dari Probolinggo pada 14 September 2026. Tahap kedua sebanyak 2,5 ton pada 20 September 2026, juga dari Probolinggo.
Selanjutnya, tahap ketiga sebanyak 3 ton dilaksanakan melalui sinergi dengan Badan Pangan Nasional pada 15-16 Oktober 2026. Sementara tahap keempat sebanyak 2.070 kilogram didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tiba di Manado pada 18 Oktober 2026.
Dengan demikian, total pasokan cabai rawit yang telah difasilitasi mendekati 10 ton.
Purwanto menjelaskan, fasilitasi tahap keempat merupakan tindak lanjut Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Sulawesi Utara dan NTB yang ditandatangani dalam rangkaian Capacity Building TPID di NTB pada 30 September 2026.
Kerja sama tersebut menghasilkan empat kesepakatan KAD hingga tingkat Business to Business untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit. Salah satunya melibatkan UD Surya di Manado dengan petani champion di NTB.
“Kerja sama ini membuka sumber pasokan baru bagi Sulawesi Utara, terutama di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada produksi cabai di sejumlah wilayah,” jelasnya.
Cabai dari NTB dikirim melalui jalur darat menuju Denpasar, kemudian diterbangkan menggunakan pesawat komersial melalui rute Denpasar-Makassar-Manado.
Pasokan tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pasar dengan harga maksimal Rp50.000 per kilogram di tingkat konsumen, lebih rendah dibandingkan Harga Acuan Penjualan (HAP) Badan Pangan Nasional sebesar Rp57.000 per kilogram.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Manado, Atto Bulo, mengatakan intervensi pasokan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BI, Pemerintah Kota Manado dan Perumda Pasar.
“Kami berharap intervensi pemerintah ini dapat terus memperbaiki kondisi harga di pasar. Karena itu, pengawasan distribusi perlu dilakukan agar cabai yang disalurkan benar-benar sampai kepada konsumen,” kata Atto.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu, menyebutkan cabai rawit dari NTB didistribusikan ke lima pasar di empat kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kelima pasar tersebut yakni Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan Karombasan di Manado, Pasar Airmadidi di Minahasa Utara, Pasar Amurang di Minahasa Selatan, serta Pasar 23 Maret di Kotamobagu.
Rahel mengatakan harga cabai pada fasilitasi tahap keempat lebih rendah dibandingkan tahap sebelumnya sehingga masyarakat diharapkan dapat memperoleh cabai rawit dengan harga lebih terjangkau.
“Dengan harga yang lebih rendah dibandingkan fasilitasi sebelumnya, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan cabai rawit dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Pengawasan distribusi juga melibatkan Satgas Pangan. Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Elwin Kristanto, menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan penyaluran berjalan tertib.
“Satgas Pangan akan menindak tegas setiap bentuk kecurangan, termasuk apabila ditemukan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan,” tegas Elwin.
Di sisi lain, TPID Sulawesi Utara juga mendorong penguatan produksi cabai rawit lokal sebagai strategi jangka menengah dan panjang.
Langkah yang disiapkan antara lain fasilitasi sarana dan prasarana mitigasi kekeringan, gerakan tanam cabai rawit bersama komunitas masyarakat, pengaturan pola tanam antarsentra berdasarkan kalender tanam, pengembangan green house, serta penguatan kelembagaan champion rica.
TPID menegaskan bahwa fasilitasi distribusi pangan bukan untuk menggantikan produksi petani Sulawesi Utara, melainkan menjadi penyangga sementara guna menutup kesenjangan pasokan.
Dengan demikian, stabilisasi harga di tingkat konsumen diharapkan tetap berjalan tanpa menekan harga di tingkat produsen lokal. Penguatan pasokan dari luar daerah pun diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan produksi cabai rawit di Sulawesi Utara.(Kifli).
BI Sulut dan TPID Gelar Kegiatan Bincang Media dan Bahas Soal Pengendalian Inflasi Serta Persoalan Cabai
