Manado, Infosulut.id – Pemahaman masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan serta optimalisasi fungsi kelembagaan daerah terus digencarkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Stefanus B.A.N. Liow. Lewat Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Manado, Senin (9/11/2026), senator senior ini menegaskan komitmennya mengawal aspirasi daerah sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando, sebagai narasumber. Kedua tokoh penting ini secara komprehensif mengupas tuntas peran krusial serta kedudukan DPD RI sebagai representasi wilayah yang menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
Selain menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, agenda ini juga menjadi wadah strategis dalam mengawal konstitusi serta kedaulatan rakyat.
Dalam pemaparannya di hadapan para peserta yang terdiri dari jurnalis serta elemen pemuda, Senator yang akrab disapa BAN Liow ini menjelaskan bahwa pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kedudukan MPR RI kini sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Saat ini, MPR RI beranggotakan 732 orang yang merupakan gabungan dari 152 anggota DPD RI dan 580 anggota DPR RI.
Meski UUD 1945 dapat diamandemen, Stefanus mengingatkan adanya konsensus nasional yang bersifat tetap dan tidak boleh diubah, yaitu: Pembukaan UUD 1945, Nilai-nilai Pancasila, Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem presidensial.
Terkait pelaksanaan fungsi legislatif, Stefanus memaparkan bahwa DPD RI bersama DPR RI memegang kewenangan bersama pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang. Fokus utamanya berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Ia turut mencontohkan sejumlah kerja nyata di tingkat pusat, termasuk pengawalan terhadap penyelesaian peraturan daerah (perda) tata ruang wilayah, regulasi penanggulangan bencana, hingga penguatan kelembagaan daerah.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, kami terus berupaya mengoptimalkan kewenangan DPD RI agar aspirasi masyarakat di daerah dapat terakomodasi secara maksimal melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di pusat,” ujar Stefanus.
Sementara itu, narasumber Ferry Daud Liando menyoroti pentingnya ruang komunikasi publik yang terbuka bagi para senator dalam menjaring aspirasi masyarakat. Dekan FISIP Unsrat ini menegaskan bahwa keberadaan DPD RI sangat krusial sebagai representasi wilayah yang memahami karakter lokal daerah.
“Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin unit tertentu tapi dia tidak menguasai karakter di daerah, jadi paling tidak levelnya sama cuma kita bagi-bagi kamar sebagaimana di Amerika,” tandas Liando.
Pelaksanaan sarasehan di aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulut pada Senin siang tersebut berlangsung interaktif.
Sebelumnya, rangkaian Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini telah masif digelar oleh Stefanus BAN Liow di berbagai titik. Pada Senin pagi, kegiatan serupa sukses dilaksanakan di SMA Negeri 7 Manado.
Sementara itu, rangkaian kegiatan sosialisasi ini juga telah lebih dulu menyapa masyarakat pada akhir pekan, yakni pada Minggu (8/11/2026), yang dipusatkan di Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, serta Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
