Manado, Infosulut.id – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mempertanyakan pengalokasian anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Sulut pada rancangan APBD 2027.
Sorotan tajam tersebut dilemparkan langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Priscilla Cindy Wurangian, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Senin (2/11/2026).
Cindy mempertanyakan alasan satu unit kendaraan dinas di BPSDM mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan fantastis hingga mencapai Rp 96 juta dalam postur APBD 2027. Anggaran jumbo tersebut terbagi atas biaya suku cadang sebesar Rp 54 juta serta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan operasional lainnya senilai Rp 42 juta.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan alokasi untuk sembilan kendaraan dinas operasional lainnya di instansi yang sama. Sembilan kendaraan tersebut justru hanya dialokasikan anggaran total sebesar Rp 10 juta, yang sebagian besar anggarannya sebatas untuk pembayaran pajak bulanan.
”Pertanyaan saya, kenapa yang lain cuma dapat pajak-pajak, sedangkan satu kendaraan ini dialokasikan Rp 96 juta? Ini kendaraan apa dan siapa penggunanya, karena perbedaannya sangat jauh,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut tersebut.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Minahasa Utara–Bitung ini meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memberikan penjelasan secara rinci, substantif, dan berbasis data, bukan sekadar jawaban umum.
Selain itu, Cindy mendorong adanya keseragaman format penyajian materi serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di seluruh OPD Pemprov Sulut demi mempermudah fungsi pengawasan dan evaluasi DPRD di masa mendatang.
Menanggapi cecaran tersebut, Kepala BPSDM Daerah Provinsi Sulut, Franky Tintingon, menyatakan pihaknya siap memberikan jawaban serta penjelasan secara tertulis sebagaimana yang diminta oleh legislator DPRD Sulut tersebut.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
