Manado, Infosulut.id – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil menggelar aksi damai dengan menyambangi tiga titik krusial di Sulawesi Utara pada Kamis, (25/6/2026) Siang. Berbeda dari aksi unjuk rasa biasanya yang kerap memicu ketegangan, massa aksi kali ini justru turun ke jalan demi mengawal mandat rakyat serta menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa mengawali pergerakannya dengan menerobos masuk ke halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, sebelum melanjutkan aksi serupa di Kantor Gubernur Sulut dan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.
Di depan gedung DPRD Sulut massa secara tegas menyuarakan penolakan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat dihentikan. Mereka menilai program tersebut sangat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat bawah.
Aksi ini diinisiasi oleh sejumlah tokoh ormas dan lembaga swadaya, di antaranya Ketua Aliansi Kebangsaan Indonesia Noldy Poluakan, Douglas Panit, Tonaas Audy Malonda, dan Tonaas Pep Kembuan. Pergerakan ini berada di bawah komando Tonaas Tommy Pantow selaku Ketua Umum Mapalus Pragib O8.
Dalam orasinya, Noldy Poluakan menyoroti persoalan krusial mengenai pengelolaan sumber daya alam lokal, khususnya kewajiban hukum perusahaan pasca-aktivitas pertambangan. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil langkah preventif guna mengantisipasi potensi bahaya lingkungan yang mengancam keselamatan warga.
“Kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dengan adanya blok WPR yang resmi, masyarakat lokal bisa menambang secara legal dan aman,” ujar Poluakan di tengah riuh massa.
Kedatangan massa aksi di halaman kantor DPRD Sulut diterima langsung oleh dua legislator, Louis Schramm dan Amir Liputo, didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Niklas Silangen. Pertemuan berlangsung kondusif di area halaman gedung.
Ketua Umum Mapalus Pragib O8, Tonaas Tommy Pantow, menegaskan bahwa gerakan ini murni digerakkan oleh komitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan daerah, tanpa sedikit pun mengesampingkan hak-hak rakyat.
program pemerintah pusat demi menuju Indonesia Emas. Fokus kami adalah mengawal mandat rakyat, menjaga stabilitas, mendukung program strategis, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pemberantasan korupsi dan menjaga Kamtibmas,” tegas Tommy Pantow.
Aksi damai yang menyasar tiga instansi penting ini diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan tertulis secara resmi oleh Tommy Pantow kepada perwakilan DPRD Sulut, yang kemudian akan diteruskan ke pihak Gubernur dan Kapolda Sulawesi Utara. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah kesepakatan pengawalan aspirasi tercapai.
(CR).
