Manado, Infosulut.id – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berakhir ricuh. Massa yang terdiri dari GMNI, GMKI, HMI, PMII, PMKRI, serta kader IPNU ini sempat terlibat saling dorong dan bentrok dengan aparat keamanan setelah mencoba menerobos masuk ke dalam gedung rakyat tersebut.
Mengusung tema “Sulut Menyambut Revolusi!!”, massa aksi datang dengan membawa sejumlah tuntutan krusial yang mencakup isu nasional maupun isu lokal. Sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap pemerintah, demonstran membawa keranda mayat yang ditempeli foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta membentangkan spanduk bertuliskan “Stop Pemborosan”.
Dalam orasinya, massa menyuarakan rentetan rapor merah untuk rezim saat ini. Pada isu nasional, mereka menuntut penurunan rezim Prabowo-Gibran, restrukturisasi kabinet yang dinilai terlalu gemuk, pemangkasan anggaran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hingga penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih serta revisi UU Polri. Mereka juga mendesak penghentian militerisme di ranah sipil, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, dan jaminan ketersediaan BBM bersubsidi.
“Presiden dan Wakil Presiden saat ini sudah tidak kami percaya, termasuk polisi di dalamnya. Kami kecewa dengan pemerintah saat ini. Bahkan Undang-Undang Polri baru saja disahkan dan dinilai sangat bermasalah,” teriak salah satu orator dari atas mimbar bebas.
Tidak hanya isu pusat, riak-riak keresahan lokal juga digelorakan. Mahasiswa dengan lantang menolak perampasan ruang hidup di Sulut, mendesak publikasi draf RTRW, menyoroti melambungnya harga bahan pokok, hingga menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh pihak kampus.
Situasi mulai memanas saat massa aksi merasa diabaikan karena tidak kunjung dipertemukan dengan pimpinan ataupun anggota dewan. Kesal lantaran tertahan di luar, puluhan mahasiswa merangsek maju dan merobohkan pagar pembatas yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Kericuhan pun tak terhindarkan. Massa dipukul mundur oleh petugas, dan beberapa peserta aksi sempat diamankan serta diduga mengalami tindakan represif.
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, yang didampingi anggota DPRD Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan, sangat menyayangkan jalannya aksi yang berujung anarki. Royke menegaskan bahwa pada prinsipnya dewan selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat, namun harus tetap mematuhi prosedur yang berlaku.
“Kami sebenarnya membuka ruang. Tadi kami sudah menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa agar menyampaikan tuntutan mereka secara tertib,” ujar Royke kepada awak media.
Royke menjelaskan, keputusan untuk menerima massa di halaman gedung bukan di dalam ruangan diambil demi menjaga kondusivitas dan keamanan fasilitas negara berdasarkan evaluasi dari aksi-aksi tahun sebelumnya.
“Memang keinginan mereka adalah masuk ke Gedung DPRD Provinsi Sulut. Namun karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima di halaman saja. Berdasarkan pengalaman sebelumnya yang berujung tidak tertib, kami memutuskan untuk tidak menerima massa aksi di dalam ruangan,” pungkas Royke.
(CR).
