( Visual Foto Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti )
Manado, Infosulut.id – Para penambang emas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini tengah menghadapi situasi sulit. Hasil jerih payah mereka di lokasi pertambangan mendadak sulit untuk diperjualbelikan menyusul perubahan drastis di pusat-pusat transaksi emas.
Berdasarkan pantauan, sejumlah toko emas di wilayah Sulawesi Utara yang biasanya ramai melayani pembelian dari penambang maupun perantara, kini memilih untuk tutup atau menghentikan aktivitas pembelian mereka untuk sementara waktu. Kondisi ini praktis melumpuhkan ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat.
Menyikapi fenomena tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Pierre Makisanti, meminta pemerintah segera turun tangan. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa harus ada solusi cepat agar masyarakat penambang bisa kembali menjual hasil emas mereka.
“Kasihan mereka para penambang rakyat yang sudah bekerja sekuat tenaga tetapi tidak bisa menjual hasil kerja mereka untuk membiayai keperluan pokok keluarga di rumah. Mereka butuh menjual emas itu secepatnya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari,” tegas Pierre kepada awak media, Senin (2/3/2026).
Situasi ini diduga berkaitan erat dengan rentetan operasi pasar yang digelar Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Utara terkait legalitas emas hasil penambangan. Terkait hal tersebut, Pierre meminta adanya kepastian hukum yang jelas agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa payung hukum daerah sebenarnya sudah tersedia dan seharusnya menjadi acuan bagi semua pihak.
“Apalagi sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur itu,” tambah politisi banteng tersebut.
Pierre pun mendesak Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera melakukan koordinasi intensif guna memecah kebuntuan ini.
“Pemerintah dan Forkopimda harus secepatnya duduk bersama. Kalau perlu malam ini segera membahas ini dan besok sudah ada kepastian,” pungkasnya.
(CR)
