Manado,Infosulut.id – GmnI Hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Ranperda kepemudaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.
Tampil hadir para organisasi kepemudaan Cipayung Sulawesi Utara bersama organisasi kepemudaan lainnya, sama halnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Sulut yang diawakili oleh ketua M. Taufiq Poli yang membeberkan beberapa poin yang dikaji oleh organisasinya mengenai draf ranperda tersebut.
Ia mengatakan, pentingnya pengalokasian dana yang harus diatur dengan jelas, karena menurutnya, jika tujuan pendanaan ini cuma mau memberikan uang kepada organisasi tanpa pertanggungjawaban, maka tanggungjawab organisasi itu berbasis pada capaian yang dapat diukur oleh pemerintah Provinsi.
”pertanggungjawaban ini diminta seadanya saja tapi tidak berbasis pada program real, misalnya tidak digunakan untuk hal-hal produktif dan hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif organisasi,”ucap Taufiq, Rabu (02/07/2025) Gedung DPRD sulut
Selanjutnya, ia menjelaskan terkait dengan ketentuan sanksi yang dinilainya dibebankan kepada organisasi yang menerima pendanaan, tapi di Ranperda tidak dijelaskan siapa yang diikat terkait sanksi itu.
”Kami berpikir ada potensi dalam ketentuan itu seolah-olah, maumengatakan kalau tercatat di Pemerintah berarti dia diakui,”jelas Taufiq.
Kembali ia melanjutkan narasinya bahwa Ini menjadi dasar pemerintah untuk melegitimasi mana yang legal, dan mana yang tidak legal. Karena katanya Pemerintah itu punya pikiran hitam-Putih.
Tutup Taufiq, bahwa pihaknya menginginkan seluruh organisasi pemuda dirangkul bersama dan diberikan porsi bersama.
Peliput : Candle Rogaga
