( Info Foto // Anggota Pansus DPRD Sulut // LKPJ Gubernur, Angelia Regina Wenas saat menyampaikan pertanyaan kepada Dinas Kominfo )
Manado, Infosulut.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025 menggelar rapat intensif bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor DPRD Sulut, Senin (13/4/2026). Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah percepatan konektivitas digital di wilayah pelosok Bumi Nyiur Melambai.
Anggota Pansus LKPJ, Angelia Regina Wenas, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Daerah Provinsi Sulut. Angelia menyoroti capaian akuntabilitas kinerja dinas yang dinilai berhasil, namun ia menekankan pentingnya menuntaskan sisa desa yang belum terkoneksi internet (blank spot).
“Kita saat ini berada di era digitalisasi dan AI. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi menargetkan seluruh desa terkoneksi pada 2026. Di Sulut, tren wilayah tanpa sinyal terus menurun dan ini patut diapresiasi. Data yang saya peroleh, tinggal tersisa sekitar 16 desa lagi,” ujar Angelia.
Politisi muda ini secara spesifik menyebutkan beberapa titik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) seperti Jiko Belanga, Bukaka, dan Kokapoi, serta beberapa wilayah di Bolsel yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Jaringan internet sangat krusial bagi generasi muda untuk mengakses informasi pendidikan. Saya usul agar kerja sama dengan provider lebih intensif. Selain itu, apakah ada program bantuan seperti Starlink untuk desa terpencil agar masalah ini cepat teratasi?” tambahnya.
Selain masalah desa terpencil, Angelia juga mengingatkan terkait rencana perbaikan kabel bawah laut yang dijadwalkan pada 16 hingga 24 April 2026. Perbaikan ini diprediksi akan berdampak pada matinya jaringan internet secara total di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro.
“Dinas Kominfo harus mengawal ini agar selesai tepat waktu dan menyiapkan langkah antisipasi gangguan internet bagi masyarakat di sana,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat berkoordinasi dengan Balai Monitor Kominfo di Pineleng untuk memetakan pemenuhan internet di desa-desa tersisa.
Terkait ancaman shutdown internet di kepulauan akibat perbaikan kabel bawah laut, Zainudin memastikan bahwa surat pemberitahuan telah dilayangkan oleh pihak Bakti kepada para Bupati, Kapolres, hingga Dandim di wilayah terdampak.
“Kami berkoordinasi dengan Balai Monitor Kominfo untuk memfasilitasi koneksi selama masa perbaikan. Langkah antisipasinya adalah menggunakan Starlink dan mendorong operator seluler untuk membangun BTS darurat,” jelas Zainudin.
Langkah ini diambil agar pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan roda pemerintahan di wilayah kepulauan, tetap berjalan meski proses teknis di bawah laut sedang berlangsung. Pemprov Sulut optimistis target seluruh desa terkoneksi internet dapat tercapai sebelum memasuki tahun 2027.
(CR)
