( Info Foto // Anggota Pansus DPRD Sulut // LKPJ Gubernur // Nick Adicipta Lomban saat memberikan pernyataan di Ruangan Rapat kepada SKPD yang hadir )
Manado, Infosulut.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara mulai membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat yang digelar bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat DPRD Sulut, Senin (13/4/2026), Pansus menekankan pentingnya transparansi terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Anggota Pansus LKPJ, Nick Adicipta Lomban, memberikan catatan kritis terhadap paparan para kepala dinas. Meski mengapresiasi kinerja eksekutif, Nick menilai format presentasi antar-SKPD masih belum seragam, terutama dalam menjelaskan korelasi antara target dan realisasi.
Menurut Nick, poin krusial dalam pembahasan LKPJ adalah sejauh mana SKPD mampu mencapai IKU yang telah ditetapkan. Ia meminta setiap kepala perangkat daerah tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga alasan di balik angka tersebut.
“Kita harus tahu dulu Indikator Kinerja Utama dari tiap SKPD itu apakah tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, jelaskan kenapa. Jika melebihi target, jelaskan juga inovasinya seperti apa. Ini penting agar kami di Pansus mendapatkan masukan secara utuh,” ujar Nick di hadapan jajaran eksekutif yang dipimpin Asisten III Setda Prov Sulut.
Selain program kerja, Nick juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bervariasi. Ia menemukan adanya ketimpangan di mana ada SKPD yang capaiannya di bawah 100%, namun ada pula yang melonjak hingga 300%.
Ia mempertanyakan apakah tingginya capaian tersebut murni karena kinerja atau justru karena penetapan target yang terlalu rendah (pesimis).
“Bukan cuma kenapa tidak tercapai, tapi kenapa juga dia tercapai melebihi jauh target. Apakah targetnya terlalu pesimis atau moderat, sementara potensi sebenarnya harus lebih optimis. Hal ini menjadi dasar kami dalam memberikan rekomendasi yang tepat sasaran untuk pembangunan ke depan,” tegasnya.
Guna mempercepat proses pembahasan, Nick mengusulkan agar seluruh data program kegiatan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dikompilasi dalam format digital (PDF). Hal ini dimaksudkan agar anggota Pansus dapat membedah materi secara lebih mendalam sebelum rapat dimulai.
“Kami apresiasi dinas yang programnya menyentuh langsung masyarakat. Saya harap ke depan data ini di-PDF-kan sebagaimana instruksi Ketua Pansus. Jika paparan sudah jelas, kita bisa langsung lanjut ke dinas lain tanpa perlu pendalaman yang berulang-ulang,” pungkasnya.
(CR).
