Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Mitra Kerja Untuk Program 2027.
Manado, Infosulut.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja strategis, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut serta Dinas Perkebunan Sulut, Senin (26/10/2026).
RDP yang dipusatkan di gedung DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh. Turut hadir Koordinator Komisi II Michaela E. Paruntu, serta sejumlah anggota komisi seperti Norman Luntungan, Ruslan Abdul Gani, Jeane Laluyan, Pricilia Rondo, dan Dhea Lumenta. Sementara dari pihak eksekutif, jajaran kepala dinas beserta pejabat struktural hadir memaparkan kinerja instansi masing-masing.
Agenda utama rapat ini difokuskan pada evaluasi program, target capaian, realisasi anggaran, serta pemaparan draf program kerja yang akan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Dalam jalannya rapat, suasana berlangsung dinamis. Para anggota Komisi II secara bergantian menyampaikan berbagai pertanyaan, kritik konstruktif, serta masukan tajam terkait efektivitas program yang telah dan akan dijalankan oleh kedua instansi tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, usai memimpin RDP menjelaskan bahwa agenda maraton ini digelar untuk memastikan arah kebijakan fiskal dan program perangkat daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dari kemarin dan hari ini kami melaksanakan RDP. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui berbagai program, target, dan capaian yang kami harapkan untuk APBD Tahun 2027,” ujar Inggried.
Meski pihak dinas telah memaparkan gambaran umum program kerja, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa kepastian mengenai alokasi pagu anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dapat diputuskan dalam rapat tersebut.
“Jadi dalam pemaparan masing-masing SKPD tadi, kami telah mendapatkan gambaran tentunya. Nah, apakah ini nantinya pagunya bisa bertambah atau tidak, itu nantinya akan kita dengar di pembahasan Badan Anggaran (Banggar),” pungkas Inggried.
Sejumlah sektor strategis menjadi sorotan utama Komisi II dalam RDP kali ini, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan, hingga penguatan pembangunan perkebunan di bumi Nyiur Melambai.
Melalui pengawasan ketat ini, DPRD Sulut berharap kinerja dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lingkungan perangkat daerah dapat terus ditingkatkan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.(Advetorial DPRD Sulut).
