Manado, Infosulut.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menegaskan pentingnya transparansi anggaran serta pemerataan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Senin (8/9/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Drs. Vonny J. Paat, didampingi para anggota dewan. Hadir pula Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Lidya Tulus, bersama jajaran pejabat struktural, para direktur rumah sakit, serta kepala laboratorium di lingkungan Dinkes Provinsi.
Dalam arahannya, Vonny Paat menekankan agar setiap alokasi anggaran sektor kesehatan dapat dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Plt. Kadis Kesehatan yang baru, sekaligus meminta pemaparan komprehensif terkait efektivitas program pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran Plt. Kadis dan jajaran. Sekaligus kami minta penjelasan menyeluruh, mulai dari pelayanan ke masyarakat sampai bagaimana penggunaan anggaran, agar semua bisa berjalan tepat sasaran,” ujar Vonny.
Jalannya RDP berlangsung dinamis dan kritis. Plt. Kadis Kesehatan Lidya Tulus memaparkan pos anggaran serta rencana program prioritas, yang mencakup peningkatan layanan rujukan, penguatan kapasitas laboratorium, hingga program pencegahan penyakit.
Selain itu, para direktur rumah sakit dan kepala laboratorium turut memaparkan kondisi terkini fasilitas pelayanan masing-masing. Mereka menyampaikan berbagai kendala operasional di lapangan serta kebutuhan mendesak terkait sarana dan prasarana guna menunjang mutu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah anggota Komisi IV turut melontarkan pertanyaan tajam dan masukan konstruktif yang mencakup berbagai aspek penting. Para legislator menyoroti perlunya efisiensi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran kesehatan, serta mendorong upaya pemerataan layanan kesehatan hingga menyentuh wilayah kabupaten/kota yang terpencil
Diskusi juga mendalam pada kebutuhan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan yang meliputi pemenuhan tenaga medis dan fasilitas penunjang, penguatan sistem laboratorium serta ketersediaan alat diagnostik guna mempercepat penanganan kasus, hingga penyiapan strategi pencegahan dan respons terhadap penyakit menular serta peningkatan upaya promotif dan preventif bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur RS ODSK, dr. David, menyambut baik perhatian yang diberikan oleh pihak legislatif. Menurutnya, seluruh catatan dari DPRD akan dijadikan bahan evaluasi internal demi meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Kami menerima semua masukan ini sebagai bahan evaluasi. Tujuannya satu, bagaimana pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik, lebih cepat, dan lebih manusiawi,” ungkap dr. David.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Kadis Kesehatan Lidya Tulus menegaskan kesiapan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IV. Pihaknya akan menyusun rencana aksi yang lebih terperinci serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Data kebutuhan sarana-prasarana dan usulan anggaran juga akan disempurnakan untuk diajukan dalam mekanisme anggaran berikutnya.
Rapat akhirnya ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi teknis antara Komisi IV, Dinas Kesehatan, dan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Langkah sinergis ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan sektor kesehatan serta memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Penulis : Candle Heiner Rogaga.
