( Visual Foto // Suasana rapat pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah )
Manado, Infosulut.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025, Louis Carl Schramm, memberikan teguran keras terhadap kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rapat evaluasi yang digelar bersama jajaran eksekutif, Louis menaruh harapan besar kepada Kepala Dinas (Kadis) Sosial yang baru agar membawa perubahan signifikan dalam pola kerja instansi tersebut. Ia menyoroti gaya komunikasi birokrasi lama yang dinilai hanya formalitas tanpa tindakan nyata.
“Kadis yang baru diharapkan tidak seperti yang lama. Dulu kalau ditanya jawabnya siap, siap, siap, tapi tidak pernah dilaksanakan,” kata Louis, Selasa (14/4/2026) Gedung DPRD Sulawesi Utara.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam Louis adalah proyek Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH). Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait keterlambatan pembangunan fisik yang berdampak fatal bagi masyarakat penerima manfaat.
Ia menyayangkan proyek RTLH di Tondano yang baru rampung pada Maret 2025. Menurut Louis, penundaan ini sangat disayangkan karena telah memakan korban jiwa dari warga yang seharusnya dibantu.
“Pemilik tanah sudah disuruh pindah (untuk renovasi), tapi sampai pemiliknya meninggal dunia, rumahnya belum juga dibangun. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Menyikapi keterlambatan tersebut, Louis meminta Dinas Sosial untuk bersikap tegas terhadap pihak ketiga atau penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab. Ia mendesak agar kontraktor yang memiliki rapor merah segera dilaporkan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
“Kontraktor yang nakal tolong di-blacklist. Sampaikan laporan ini secara resmi ke Barjas agar menjadi catatan serius ke depannya,” pungkas politisi tersebut.
(CR).
