Kotamobagu, infosulut.id – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan strategis berjalan terarah dan memberi dampak bagi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya Mokoginta, di ruang kerjanya, Kamis (4/2/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari tugas Asisten I dalam mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan lintas perangkat daerah.
Peserta rapat membahas sejumlah isu strategis daerah. Fokus utama antara lain peningkatan pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum.
Selain itu, rapat juga menyoroti penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pemerintah daerah turut membahas penguatan perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Peserta rapat juga membahas pengelolaan serta penyebaran informasi kegiatan pemerintah agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.
Sahaya Mokoginta menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah.
“Forum ini menjadi titik awal untuk membangun komitmen bersama. Perangkat daerah akan menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai tugas dan kewenangannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting agar kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Koordinasi tidak berhenti pada rapat ini. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya,” tambahnya.
Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, menyatakan para staf khusus siap mendukung penguatan analisis kebijakan pemerintah daerah serta menjembatani dinamika publik di masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan staf khusus akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat.
“Sinergi ini penting agar pemerintah dapat merespons isu publik secara cepat dan terukur,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotamobagu, Fahri Damopolii, menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, Dinas Kominfo akan terus memperkuat penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah agar mudah dipahami masyarakat.
“Kami juga akan menanggapi kritik dan masukan publik secara proporsional. Semua itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para staf khusus wali kota. (adhe)
