Indeks Demokrasi Indonesia di Sulut Pada 2025 Menurun Tajam Dibandingkan 2024

Pemaparan materi IDI dari BPS Sulut, Ibu Sirly Wolotikan pasa Senin (31/8/2026).(Foto:ist).

Manado, Infosulut.id – BPS Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia Sosial di Manado, Senin (31/8/2026).

Menurut Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara, Sirly C. Worotikan, SE, M.Si, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara pada 2025 tercatat sebesar 73,03, menurun cukup tajam dibandingkan capaian 2024 yang mencapai 81,87.

“Berdasarkan tren IDI Sulawesi Utara 2021–2025, nilai IDI tercatat 80,41 pada 2021, kemudian turun menjadi 78,22 pada 2022 dan 76,27 pada 2023,”ungkapnya.

Lqnjur dia, pada 2024, indeks sempat meningkat menjadi 81,87, sebelum kembali turun menjadi 73,03 pada 2025.

“Capaian 2025 tersebut juga masih berada di bawah IDI Indonesia yang tercatat 78,19. Meski demikian, baik Sulawesi Utara maupun Indonesia sama-sama berada dalam kategori sedang,”terangnya.

Sirly menjelaskan, IDI merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk melihat perkembangan demokrasi berdasarkan fakta atau kejadian yang dikumpulkan melalui metode tertentu.

“IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujar Sirly.

Menurut dia, data IDI tidak dibangun berdasarkan opini atau persepsi seseorang. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kuantitatif berupa penelaahan surat kabar dan dokumen serta pendekatan kualitatif melalui focus group discussion (FGD).

“Pada 2025, penurunan terjadi pada seluruh aspek IDI Sulawesi Utara. Aspek kebebasan berada pada angka 70,85, aspek kesetaraan 73,52, sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 74,61,”ungkapnya.

Katanya lagi, Sejumlah indikator juga mengalami penurunan signifikan. Indikator 22 tentang pendidikan politik pada kader partai politik mengalami penurunan skor terbesar, yakni 51,11 poin.

“Selanjutnya, indikator 3 mengenai terjaminnya kebebasan berkeyakinan turun 49,14 poin, sedangkan indikator 9 terkait partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan turun 35,56 poin,”katanya.

Dijelaskan dia, dari sisi skor 2025, indikator 9 menjadi yang terendah dengan nilai 35,56, disusul indikator 22 sebesar 40,00 dan indikator 5 tentang jaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat sebesar 48,50.

“Pengukuran IDI mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Metode baru yang digunakan sejak 2021 terdiri atas tiga aspek dengan total 22 indikator,”katanya lagi.

Ungkapnya, penurunan IDI Sulawesi Utara tidak hanya berkaitan dengan satu bidang, tetapi menggambarkan dinamika demokrasi yang diukur melalui berbagai indikator pada ranah politik, ekonomi, dan sosial.(Kifli).