Manado, Infosulut.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Haji Amir Liputo, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi atau reses yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan bagi keluarga korban terdampak musibah kebakaran di Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Selasa (4/8/2026).
Dalam sambutannya, politisi senior ini menjelaskan bahwa kehadiran dirinya di lokasi tersebut didasari oleh panggilan kemanusiaan menyusul insiden kebakaran yang menghanguskan permukiman warga beberapa waktu lalu.
“Seharusnya saya tidak reses di tempat ini, tetapi karena ada musibah, saya langsung mengontak pihak di sini. Di mana kita mengumpulkan donasi, dan apa yang kita kumpulkan akan diberikan langsung kepada bapak/ibu, selain sembako ada juga makan minum baik siang hingga malam hari,” ujar Amir.
Selain menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pokok serta makanan siap saji hasil kerja sama dengan Kerukunan Keluarga Islam Gorontalo (KKIG), Kerukunan Wanita Islam Sulawesi Utara, dan Majelis Ta’lim Sospol, Amir memastikan pihaknya akan mengawal hak-hak para korban.
Ia menegaskan siap memperjuangkan sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) agar terakomodasi dalam Data Kementerian Sosial (Depsos) serta mendapatkan bantuan rumah layak huni.
“Apalagi Pemerintah Sulawesi Utara mendapatkan alokasi bantuan 3.000 rumah untuk masyarakat kurang mampu, jadi nanti kami usulkan. Untuk 25 KK, nanti akan kami perjuangkan mendapatkan bantuan Rumah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dengan konstruksi beton dan tripleks,” tegasnya.
Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, Amir turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran yang marak terjadi akhir-akhir ini.
“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati karena hampir setiap hari terjadi kebakaran. Saya berharap semoga kedepan tidak ada lagi musibah terbakar, apalagi dengan cuaca yang seperti ini,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Amir juga mengingatkan warga agar lebih bijak menjaga dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia menyoroti banyaknya aduan masyarakat terkait kendala kepesertaan BPJS akibat persoalan desil yang dipicu penyalahgunaan KTP untuk layanan pinjaman online (pinjol).
“Mengenai desil yang disalahgunakan, sebenarnya bisa diubah langsung ke kantor lurah ataupun lewat handphone,” jelasnya.
Menutup rangkaian kegiatan reses, Amir mengingatkan warga agar memberikan jawaban yang jujur dan valid dalam pendataan sensus ekonomi. Ia menegaskan bahwa sistem digital saat ini tidak memungkinkan adanya manipulasi data.
“Saya mohon maaf, ke depan warga yang menerima bansos akan ditempelkan cap di dinding sebagai tanda sebagai warga penerima bantuan,” pungkasnya.
(CR).
