Manado, Infosulut.id – Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren positif. Selain kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kali berturut-turut, kondisi fiskal daerah juga mengalami penguatan yang tercermin dari peningkatan aset serta penurunan kewajiban daerah.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, Selasa (2/6/2026).
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, mengungkapkan bahwa total aset Pemerintah Provinsi Sulut mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Dari sisi neraca, total aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025. Terjadi pertumbuhan positif sekitar Rp710,66 miliar,” ujar Yulius Selvanus.
Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya nilai aset tetap yang mencapai Rp8,48 triliun serta penguatan investasi jangka panjang daerah yang tercatat sebesar Rp839,47 miliar.
Menurut Gubernur, aset daerah yang terus bertumbuh harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengelolaan aset secara profesional bersama berbagai mitra strategis, termasuk PT Bank SulutGo dan instansi terkait.
Selain pertumbuhan aset, sejumlah indikator keuangan daerah juga menunjukkan capaian yang positif. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran.
Di sisi lain, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berada pada angka Rp177,13 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan program pembangunan dan upaya menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal daerah.
Kondisi keuangan Sulawesi Utara juga semakin sehat dengan menurunnya total kewajiban atau utang daerah. Pada akhir tahun 2025, kewajiban daerah tercatat sebesar Rp849,77 miliar, turun dari Rp1,26 triliun pada tahun sebelumnya.
Penurunan kewajiban sebesar sekitar Rp414 miliar tersebut dinilai menjadi indikator membaiknya kesehatan fiskal daerah. Dengan beban utang yang semakin berkurang, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta berbagai program pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga stabilitas pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.(Kifli).
Pemprov Sulut Dibawah Kepemimpinan Yulius Selvanus Raih WTP ke-12
