Saat Sidak, Menteri Pertanian Dapati Sejumlah Kejanggalan di Lokasi Pembibitan Kelapa di Manado

oleh -26 Dilihat
oleh
Manado, Infosulut.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembibitan kelapa dalam di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (01/05/2026).

Kunjungan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia untuk memastikan program pembibitan nasional berjalan sesuai target.

Dalam sidak yang didampingi Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay itu, Mentan menemukan sejumlah persoalan mendasar di lapangan.

Ia mengungkapkan, ditemukan bibit kelapa yang tidak layak tanam karena ukurannya terlalu kecil. Selain itu, jumlah bibit yang tersedia juga tidak sesuai dengan laporan. Dari data awal sebanyak 48 ribu bibit, hasil pengecekan di lapangan hanya sekitar 17 ribu.

“Ini harus diperbaiki. Kami minta aparat kepolisian dan kejaksaan ikut memeriksa agar jelas di mana letak kesalahannya,” tegas Amran.

Tak hanya itu, kondisi lahan pembibitan juga dinilai kurang terawat, terlihat dari rumput liar yang tumbuh setinggi bibit di sejumlah area. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.

Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari kesalahan, melainkan ingin memastikan program berjalan sesuai tujuan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran di bawah Kementerian Pertanian agar bekerja secara transparan dan profesional.

Program pembibitan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang menargetkan penanaman berbagai komoditas seperti kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, dan mente di lahan seluas sekitar 870 ribu hingga satu juta hektare. Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk pembibitan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Mentan juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk pemecatan bagi oknum yang terbukti menyimpang. Ia bahkan mencontohkan kasus pejabat di kementeriannya yang dipecat dan diproses hukum karena meminta fee proyek.

Lebih lanjut, Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta TNI-Polri dan aparat penegak hukum dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional.

Ia turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang dinilai aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kalau pemerintah daerahnya responsif, program pasti lebih cepat berjalan,” ujarnya.

Amran memastikan sidak serupa akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia guna memastikan seluruh program berjalan optimal dan bebas dari praktik penyimpangan.

Ia juga mengingatkan para mitra dan pelaku usaha yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan praktik pungutan liar atau penyalahgunaan anggaran.

“Program ini untuk rakyat, tidak boleh dipermainkan. Jika ada yang mencoba bermain, akan kami tindak tegas,” pungkasnya.(Kifli)