BI Sulut bersama Pemkab Boltara menggelar TPID dan TP2DD pada Selasa (08/09/2026).(Foto:ist).
Boltara, Infosulut.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut/Boltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (08/09/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Bupati Boltara Sirajudin Lasena dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto, Manajer PEPK & LMS OJK SulutGo Toar Kaesar Datulung, Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin, perwakilan Kejaksaan, Polres, DPRD Boltara, serta anggota TPID dan TP2DD.
Dalam pertemuan itu, Bupati Sirajudin menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan, khususnya menghadapi tantangan perubahan iklim dan tekanan pasokan komoditas cabai rawit serta beras premium.
Menurutnya, Boltara memiliki potensi lahan sawah yang cukup besar. Namun, masih terdapat kendala keterbatasan alsintan, terutama saat panen berlangsung secara serentak.
“Pemkab Boltara mendorong peningkatan produktivitas melalui pengembangan varietas padi bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), penerapan teknologi Tabela atau tabur benih langsung yang mampu menghasilkan produktivitas hingga 10,03 ton per hektare, serta perluasan akses kredit alsintan bagi petani,” jelas Sirajudin.
Di sisi digitalisasi, Pemkab Boltara juga berkomitmen meningkatkan transaksi nontunai, termasuk dalam penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto, memaparkan perkembangan inflasi Sulawesi Utara. Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang, dan cabai merah.
“Cabai rawit menjadi perhatian khusus seiring tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Boltara yang menunjukkan adanya tekanan harga,” ujar Purwanto.
Lanjut dia, untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama TPID mendorong penguatan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta kerja sama antardaerah (KAD).
Purwanto juga menyampaikan perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kabupaten Boltara mencatatkan peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2026 menjadi 95 persen dan telah berada pada tahap digital.
Ia merekomendasikan agar Pemkab Boltara terus meningkatkan proporsi penerimaan melalui berbagai kanal pembayaran nontunai, seperti QRIS, internet/SMS/mobile banking, ATM, EDC, dan UE Reader, sembari mempertahankan pelayanan melalui kanal konvensional seperti agen bank dan teller.
Dari sektor jasa keuangan, Manajer PEPK & LMS OJK SulutGo Toar Kaesar Datulung,
menyampaikan peran OJK dalam memperkuat inklusi keuangan melalui pengawasan, perlindungan konsumen, serta pengembangan ekonomi daerah.
“OJK juga mendorong perluasan akses pembiayaan melalui skema ekosistem closed loop, termasuk pembiayaan alsintan dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, offtaker, lembaga penjamin, dan perusahaan asuransi,” terang Toar.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan rompi TPID oleh KPwBI Sulawesi Utara kepada Tim TPID Kabupaten Boltara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, dilakukan launching QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang, dan Ollot.
Dalam kegiatan tersebut juga diberikan apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang melakukan pembayaran secara digital dengan nominal tertinggi, serta bantuan pakan ternak dari Pemkab Boltara kepada 10 kelompok tani untuk memperkuat sektor pangan daerah.(Kifli).
Gelar TPID dan TP2DD di Boltara, BI Sulut Minta Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi di Daerah
