Manado, Infosulut.id – Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE kembali menunjukkan capaian positif. Angka kemiskinan di daerah ini berhasil ditekan, bahkan menjadi yang terendah di kawasan Pulau Sulawesi.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 52/08/71/Th. XX yang dirilis 5 Agustus 2026, persentase penduduk miskin Sulut pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,32 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,30 persen poin dibandingkan September 2025 yang berada pada angka 6,62 persen.
Penurunan angka kemiskinan ini juga terlihat dari jumlah penduduk miskin yang berkurang. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 172,13 ribu jiwa, kemudian turun menjadi 164,78 ribu jiwa pada Maret 2026.
Artinya, dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara berkurang sekitar 7,35 ribu jiwa.
Terendah di Pulau Sulawesi
Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi.
Sulut berhasil berada di bawah sejumlah provinsi lain, yakni Sulawesi Selatan sebesar 7,24 persen, Sulawesi Barat 10,00 persen, Sulawesi Tenggara 10,02 persen, Sulawesi Tengah 10,46 persen, dan Gorontalo 12,16 persen.
Keberhasilan mempertahankan posisi tersebut menunjukkan adanya tren positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Tidak hanya di tingkat regional, angka kemiskinan Sulut sebesar 6,32 persen juga menempatkan provinsi ini dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah secara nasional.
Komitmen Pemerintah Terus Bekerja
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan bukan menjadi akhir dari perjuangan, tetapi menjadi motivasi untuk memperkuat berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Gubernur.
Dorong Ekonomi Inklusif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Program tersebut diarahkan pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, investasi, pariwisata, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
BPS juga mencatat, garis kemiskinan Sulawesi Utara pada Maret 2026 berada di angka Rp578.499 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar Rp557 ribu per kapita per bulan.
Meski batas garis kemiskinan mengalami peningkatan akibat perubahan kebutuhan hidup, jumlah dan persentase penduduk miskin justru berhasil ditekan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mempertahankan tren positif tersebut melalui penguatan sinergi lintas sektor, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulut.
Capaian ini semakin mempertegas posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang terus bergerak maju dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. (Kifli).
Kinerja Pemerintahan YSK Terbukti, Kemiskinan Sulut Turun dan Terendah di Pulau Sulawesi
