Manado, Infosulut.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), H. Amir Liputo, menggelar Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kelurahan Singkil II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Senin (3/8/2026). Dalam kegiatan serap aspirasi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan krusial, mulai dari persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga carut-marut penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Warga secara terbuka mengeluhkan ketidaksesuaian data survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang membuat peringkat kesejahteraan atau desil mereka berubah drastis. Berdasarkan temuan di lapangan, salah satu pemicu utama pergeseran peringkat tersebut adalah maraknya warga yang terjerat pinjaman online (pinjol). Aktivitas keuangan digital ini secara tidak langsung memengaruhi penilaian sistem, sehingga desil warga bergeser naik yang berujung pada terhentinya kepesertaan bantuan sosial.
Menanggapi keluhan tersebut, Amir Liputo menegaskan bahwa status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersifat dinamis dan tidak bersifat permanen, sehingga masih dapat diperbaiki melalui mekanisme administrasi yang benar.
“Prinsipnya, desil ini bisa berubah selama warga yang bersangkutan memberikan data yang sebenarnya dan jujur di kantor kelurahan,” ujar Liputo di hadapan warga.
Politisi senior ini juga menyoroti metode penilaian kemiskinan yang kerap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi sebuah keluarga tidak bisa diukur semata-mata dari tampilan fisik rumah.
“Misalnya rumahnya terlihat bagus, itu belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Bisa saja kepala keluarga atau anggota keluarga yang tinggal di dalamnya baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” jelas legislator dapil Kota Manado tersebut.
Sebagai solusi konkret untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, Amir Liputo mengusulkan agar setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipasangi stiker khusus sebagai penanda.
“Saya usulkan masyarakat yang mendapatkan bantuan harus ditempel stiker penerima bantuan di rumahnya. Kalau ada yang sengaja membuka stiker itu, berarti dia malu mendapatkan bantuan dan siap keluar dari program,” tegasnya.
Di penghujung pertemuan, Amir Liputo mengingatkan bahwa kunci utama untuk mengurai benang kusut permasalahan bantuan sosial ini terletak pada kedisiplinan warga dalam mengelola administrasi kependudukan.
“Kalau semua masyarakat Manado tertib KTP dan Kartu Keluarga (KK), maka sinkronisasi data akan berjalan baik dan permasalahan salah sasaran bantuan ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.
(CR).
