Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo bersama Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan dan Pricylia Rondo saat di Wawancarai Awak media (Info Foto. Ist)
Manado, Infosulut.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara bersama Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hiswana Migas, Pertamina, serta instansi terkait bergerak cepat mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selasa (9/6/2026) Polda Sulawesi Utara
Langkah konkret berupa operasi gabungan akan digelar mulai pekan depan untuk memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi (rakor) lintas instansi yang diinisiasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut di Manado.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, menegaskan bahwa sinergi antar-stakeholder dan keterlibatan aktif masyarakat sangat krusial untuk memastikan BBM subsidi dinikmati oleh pihak yang benar-benar berhak.
“Kami berharap melalui peningkatan pengawasan yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, distribusi BBM dapat tersalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak,” ujar Winardi usai rakor tersebut.
Winardi menjelaskan, salah satu fokus utama dalam operasi gabungan pekan depan adalah menyisir penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Berdasarkan temuan di lapangan, sistem barcode yang seharusnya menjadi alat kontrol justru kerap diakali oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Beberapa modus penyimpangan yang ditemukan antara lain praktik jual beli barcode, penggunaan lebih dari satu barcode oleh satu pihak, hingga ketidaksesuaian data.
“Dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan, mulai dari barcode yang diperjualbelikan hingga penggunaan lebih dari satu barcode oleh satu pihak. Bahkan saat dilakukan pemeriksaan, terdapat barcode yang digunakan tidak sesuai dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan yang terdaftar,” ungkap Winardi.
Melalui operasi gabungan dan pengawasan yang lebih ketat, Polda Sulut berkomitmen menertibkan penyaluran BBM subsidi sekaligus mengurai kemacetan akibat antrean panjang yang selama ini mengganggu kenyamanan publik.
Langkah cepat Polda Sulut mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, menyatakan siap mengawal seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut.
Menurut Pricylia, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rakor ini menunjukkan adanya komitmen bersama yang kuat demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. Rekomendasi rakor ini akan dipantau secara intensif selama dua minggu ke depan.
“Kami dari Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi seluruh rekomendasi yang telah dihasilkan. Artinya, ada tujuan bersama yang akan kita kawal dan nantikan hasilnya demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Pricylia.
Pricylia juga menggarisbawahi ketegasan pihak kepolisian yang berjanji akan menyapu bersih seluruh pelanggar aturan tanpa tebang pilih.
“Secara khusus, kami juga mengapresiasi komitmen yang disampaikan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kelompok atau kepentingan tertentu. Siapa pun yang terbukti melanggar akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
(CR).
