Sensus Ekonomi 2026, Sekprov Tahlis Gallang Harapkan Data Valid Untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, menghadiri pembukaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS Sulut pada Rabu, (06/05/2026).(Foto:ist).

Manado, Infosulut.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menghadiri pembukaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan agenda rekonsiliasi di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut pada Rabu, (06/05/2026).

Sekprov mengatakan, Pemprov Sulut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini.

“Sensus ekonomi ini sangatlah penting dalam menyediakan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah,”jelas dia.

Katanya, Sebagai pemerintah daerah, sangat membutuhkan data yang valid. Sensus ekonomi ini menjadi instrumen penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

“Kalau kita bicara pelaku usaha, yang paling dominan itu justru usaha mikro. Hampir 98 persen pelaku usaha kita berada di sektor ini, dengan modal di bawah Rp1 miliar,” jelas dia.

Lanjutnya, tantangan terbesar dalam pendataan adalah karakteristik usaha mikro yang cenderung tidak menetap. Banyak pelaku usaha yang hanya beroperasi pada momen tertentu, seperti bulan Ramadan atau Natal, kemudian berhenti beraktivitas.

“Ada pedagang yang sifatnya musiman. Setelah momentum selesai, mereka kembali ke aktivitas lain, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Ini yang membuat pendataan menjadi sulit jika tidak dilakukan secara menyeluruh melalui sensus,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulut, Watekhi, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari persiapan teknis dan koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sulut juga mengikutsertakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam kegiatan rekonsiliasi guna memastikan kesiapan data dan koordinasi di lapangan.

Tahlis berharap, melalui sensus ekonomi ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, sehingga program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dapat lebih terarah.(Kifli).