Manado, Infosulut.id – Bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis (09/10/2025), Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara menggelar Sosialisasi Perdagangan Karbon Bagi Sektor Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah 2025.
Kegiatan tersebut mengusung tema : “Mendorong Investasi Melalui Bursa Karbon dan Strategi Dekarbonisasi”.
Para narasumber dihadiri oleh I.B. Aditya Jayaantara selaku Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan bersama jajaran Pejabat OJK Pusat, Para Walikota dan Wakil se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor OJK Sulutgomalut, Robert Sianipar, Direktur Pengembangan PT. Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, Kepala Koordinasi Pokja Direktorat Tata Kelola Nilai Ekonom Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Wawan Gunawan, Para Narasumber, Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Utara serta Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian Lembaga, Pimpinan Perbankan, Perguruan Tinggi, Pimpinan Perusahaan dan Asosiasi, Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, serta para tamu undangan yang hadir.
Dalam pemaparan Direktur Pengembangan PT. Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan suatu langkah penting untuk mewujudkan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan emisi karbon, menciptakan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Jeffrey menambahkan, landasan hukum perdagangan bursa karbon Indonesia dengan mandat dari undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK 14 Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, dimana Bursa Efek Indonesia diberi mandat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara bursa karbon di Indonesia untuk mengembangkan dan mengoptimalkan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
“Sejak berdiri bursa karbon Indonesia atau yang dikenal dengan IDX karbon telah memfasilitasi transaksi karbon sebesar 1,6 juta ton Co2 ekuivalen kalau dbandingkan volume ini dengan volume yang dicapai oleh bursa karbon negara lain nilai ini jauh lebih besar.”katanya.
Lanjut Jeffrey, pencapaian ekosistem ini yang dibentuk oleh OJK, Kementrian Lingkungan hidup bersama Bursa Efek Indonesia juga di apresiasi oleh dunia internasional, dimana pada bulan juni yang lalu Bursa Karbon Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai bursa karbon terbaik di negara berkembang.
”Bursa Efek Indonesia yakni IDX karbon berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai penyelenggara perdagangan efek,”kata dia.
Dimana kata dia, pada hari ini bursa efek saham saja sudah menyelenggarakan transaksi lebih dari 2 juta transaksi dengan nilai tidak kurang 15,5 triliun per tahun demikian juga dengan efek obligasi dan efek-efek lainnya termasuk efek karbon ini agar dapat memberikan perdagangan yang wajar dan efisien baik dari sisi supply serta demand.
Jeffrey menerangkan bahwa untuk total penyelenggara bursa karbon di Indonesia ada 132 penyelenggara termasuk di Sulawesi Utara yaitu Pertamina Geothermal Energi Lahendong yang pada saat diterbitkan proyek lahendong adalah salah satu proyek pertama yang tercatat di bursa karbon Indonesia dan setelah itu aktif diperdagangkan tentu dengan harga bervariasi sehingga proyek PGE Lahendong sudah terjual habis dari sektor Renewable Energy.
Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan, I.B. Aditya Jayaantara menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi tentang karbon itu sendiri, baik apa itu karbon dan apa manfaatnya bagi negara, provinsi maupun bagi badan usaha dibawah provinsi itu sendiri.
“Ya untuk manfaat karbon yang paling utama adalah mengembangkan suatu ekonomi yang sustain artinya berkesinambungan namun tetap memperhatikan aspek atau faktor lingkungan, nilai ekonomi akan dikonversing jadi suatu kredit yang bisa di perdagangkan di bursa, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diterima oleh teman-teman swasta, bumd-bumd atau pemprov melalui bumd tersebut serta aspek perpajakannya pun akan diterima manfaatnya,”katanya.
Aditya menambahkan, program ini adalah mendukung komitmen pemerintah dalam rangka komitmen Paris Agreement dimana finalnya net zero emission itu akan tercapai pada tahun 2026 tentunya melalui beberapa tahap.
Sementara Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus yang di wakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, dalam sambutannya mengatakan bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Otoritas Jasa Keuangan Sulutgomalut yang menginisiasi kegiatan tersebut.
” 90% daerah kabupaten/kota itu memiliki potensi yakni hutan mangrove/bakau di daerah pesisir kepulauan termasuk terumbu karangnya,”jelasnya.
Adapun upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kata dia, ada beberapa manfaat yakni dari aspek kelestarian lingkungan, aspek pendapatan sektor perpajakan meningkat otomatis dampaknya ke daerah, kemudian aspek pengelolaan hutan mangrove dan terumbu karang dikelola melalui bumd yang ada di kabupaten kota, sehingga potensi pendapatan asli daerah akan meningkat karena pendapatan itu di peroleh dari BUMD yang menyetorkan ke kas daerah dalam bentuk dividen.
“Semoga kegiatan ini ada jawaban sesungguhnya bagaimana kita menggali potensi yang ada di daerah Sulawesi Utara dengan arif dan bijaksana serta berkelanjutan secara lingkungan.”tutup Tahlis.(Kifli).
Tingkatkan Literasi Tentang Karbon, OJK SulutGoMalut Sosialisasi Perdagangan bagi Sektor Jasa Keuangan dan Pelaku Industri
