( Info Foto : Anggota Pansus LKPJ Gubernur, Cindy Wurangian saat memberikan pendapat di Forum Rapat )
Manado, infosulut.id – Pemandangan menarik mewarnai rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Sulut, Senin (13/4/2026). Anggota Pansus, Priscilla Cindy Wurangian, melontarkan kritik pedas terkait kualitas konektivitas internet di lingkungan Pemprov Sulut yang dinilai masih jauh dari harapan.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut, Cindy menyoroti kontradiksi antara visi Gubernur Sulut yang ingin menggenjot sektor pariwisata dengan realitas infrastruktur digital di lapangan.
Salah satu poin yang memicu perhatian adalah keluhan mengenai koordinasi kerja melalui sistem Work From Home (WFH). Cindy mengungkapkan bahwa rapat-rapat koordinasi melalui aplikasi Zoom sering kali terputus setiap 45 menit karena menggunakan versi tidak berbayar alias gratisan.
“Bayar Zoom itu tidak sampai Rp 2 juta per tahun. Saya yakin anggaran pasti mampu, tapi perhatian ke situ yang terlewatkan. Kalau tidak, WFH ini jadi hari libur untuk kita semua karena tidak bisa terhubung, tersambung-terputus terus,” tegas Cindy.
Ia juga menyindir kondisi koneksi internet di gedung dewan yang kerap tidak stabil. “Biasanya koneksi di ruangan ini bikin orang ‘darah tinggi’, Pak Asisten. Bagaimana mau bicara konektivitas di desa-desa, sedangkan di gedung tempat kita memutuskan anggaran saja koneksinya tidak stabil,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan Bitung-Minahasa Utara ini juga mempertanyakan validitas data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia mencatat adanya klaim pencapaian 100% untuk indikator pelayanan publik online dan situs web perangkat daerah sejak tahun 2024.
“Saya cek daftar perangkat daerah, banyak yang situsnya muncul error atau bahkan tidak ada isinya. Padahal di dokumen RPJMD dilaporkan sudah 100%. Mohon penjelasan posisi riilnya seperti apa,” tanya Cindy.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kadis Kominfo) Provinsi Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, mengakui adanya kendala teknis akibat masa transisi pengadaan jasa internet.
“Saat ini pengadaan internet memang sedang dievaluasi agar distribusinya sesuai spesifikasi kebutuhan masing-masing OPD, bukan lagi dipukul rata. Terkait Zoom, sebenarnya Kominfo sudah berlangganan versi berbayar. Kami harap OPD yang butuh bisa berkoordinasi dengan kami agar tidak putus-putus lagi,” jelas Zainudin.
Mengenai situs web yang tidak aktif, Zainudin berdalih hal itu disebabkan oleh kendala pengadaan tenaga ahli pada tahun lalu. Namun, ia memastikan mulai tahun 2026 ini, pihaknya melakukan asistensi intensif untuk menghidupkan kembali portal-portal yang sempat mati.
“Kami sedang mengupayakan standarisasi tampilan situs dengan mencontoh standar kementerian agar seragam dan fungsional, tanpa harus menyewa konsultan mahal lagi. Kami optimis target di RPJMD tetap bisa terkejar,” pungkasnya.
(CR)
