Penulis :
Raja Alfredo Siregar : Plt. Kepala Unit Kehumasan dan Christian Elric Y. Koba : Asisten Analis Unit Kehumasan
Manado, Infosulut.id – Aktivitas perdagangan di pasar tradisional Sulawesi Utara telah dimulai sejak fajar menyingsing. Kegiatan transaksi yang terjadi seringkali diwarnai dengan kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Data menunjukkan bahwa kontribusi pedagang besar dan eceran di Sulawesi Utara, menempati urutan kedua dengan pangsa mencapai 13,37% (Sumber: BPS Sulut).
Angka ini mencerminkan bahwa pasar tradisional ini menjadi ruang perputaran ekonomi masyarakat serta gambaran daya beli dan dinamika ekonomi daerah.
Tanpa disadari ternyata pedagang pasar bukan hanya menjadi pelaku ekonomi, namun juga sebagai penjaga data ekonomi daerah. Mereka bukan hanya menjaga ekonomi daerah agar terus berjalan, tetapi juga menjadi sumber informasi yang berharga bagi Bank Indonesia. Dari tulisan tangan catatan harga komoditas di pasar, lahir kebijakan yang menjaga inflasi tetap terkendali.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang mandat penting untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, baik terhadap mata uang negara lain maupun terhadap harga barang, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK).
Pada Bagian Kelima Pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia berwenang menyelenggarakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui fungsi advisory.
Gambar 1. Pelaksanaan survei pasar
Sejalan dengan mandatnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) secara rutin melaksanakan 6 (enam) survei di 4 (empat) kota IHK yaitu Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara, baik secara harian hingga triwulanan. Survei tersebut meliputi Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Pemantauan Harga (SPH), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU).
Meskipun fokusnya berbeda, seluruh survei memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan data ekonomi yang Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) sebagai indikator makroekonomi yang dapat menjadi bahan dalam perumusan asesmen dan pengambilan kebijakan guna mendukung stabilitas ekonomi. Hasil survei ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjaga daya beli dan kestabilan harga serta memperkuat basis data ekonomi.
Perlu digarisbawahi, bahwa data tidak lahir di meja kantor, melainkan dari suara masyarakat, pedagang dan pelaku usaha. Seluruh data dan informasi yang diberikan oleh responden dijaga kerahasiaannya oleh Bank Indonesia dan digunakan secara profesional untuk mendukung perumusan kebijakan, terutama terkait kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Utara.
Sebagai contoh, melalui Survei Pemantauan Harga (SPH), Bank Indonesia dapat mengetahui lebih cepat dinamika harga bahan pokok di Kota Manado dan Kota Bitung. Hasil survei tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan stabilisasi harga di pasar. Dengan demikian, data dan informasi yang dikumpulkan dari para responden tidak hanya berhenti di angka dan narasi, tetapi menjadi fondasi nyata bagi kebijakan ekonomi yang dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat.
Sebagai wujud penghargaan atas dedikasi para responden yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan survei, KPw BI Sulut menggelar kegiatan Temu Responden dengan nama BENTENAN 2025 (Bangun EkoNomi Sulut Melalui Temu REspondeN Bank IndoNesia).
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara Bank Indonesia dan para pedagang pasar yang selama ini menjadi mitra dalam penyediaan data ekonomi. Dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, acara ini juga diisi dengan edukasi mengenai kebijakan BI terkini, diantaranya pelindungan konsumen, sistem pembayaran digital (QRIS), serta kampanye Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah.
Melalui sesi ini, Bank Indonesia terus memperkuat komitmennya yaitu tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memberdayakan responden sebagai mitra ekonomi yang cerdas dan terlindungi. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan berawal dari ketersediaan data yang LAKU dan data tersebut hanya dapat terwujud berkat kontribusi aktif para responden.
Gambar 2. Rangkaian kegiatan BENTENAN 2025
Kegiatan BENTENAN 2025 dilaksanakan dalam 3 (tiga) rangkaian acara yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Rangkaian pertama digelar pada tanggal 22 Agustus 2025 di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan yang dihadiri oleh 66 pedagang besar sebagai responden.
Kegiatan berlanjut pada tanggal 26–27 September 2025 dengan melibatkan 279 pelaku usaha dan 245 pedagang pasar dari Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara, sekaligus dirangkaikan dengan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulawesi Utara Triwulan II 2025 melalui diskusi panel bersama KPw BI Sulut dan Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Utara.
Rangkaian kegiatan penutup dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kota Kotamobagu dengan menghadirkan 171 pedagang pasar dari wilayah Kota Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Raya, yang menandai berakhirnya pelaksanaan rangkaian BENTENAN 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada para responden atas kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan survei Bank Indonesia.
Kegiatan survei dan temu responden menjadi wujud kolaborasi nyata antara Bank Indonesia dan masyarakat. Dukungan dan kerja sama para responden dalam menyediakan data yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh) menjadi kunci keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan perekonomian di Sulawesi Utara.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui peningkatan literasi statistik dan ekonomi, memperluas edukasi sistem pembayaran digital dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Penguatan sinergi ini menjadi penting karena stabilitas ekonomi bukan hanya hasil kerja lembaga, tetapi buah dari kepercayaan, kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen bangsa dari pedagang pasar hingga pengambil kebijakan.
