Kegiatan GNPIP wilayah Sulampua tahun 2025 di Kantor Perwakilan BI Sulut, Senin(26/10/2025).(Foto:Ist).
Manado, Infosulut.id – Kali ini, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tuan rumah kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tahun 2025.
Kegiatan ini mengangkat tema ‘Sinergi Peningkatan Produksi dan Optimalisasi Distribusi yang Didukung Digitalisasi untuk Penguatan Ketahanan Pangan Sulampua’ yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BI Sulut, Senin(26/10/2025).
Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, mengatakan bahwa kegiatan ini sangatlah penting untuk sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
” Ini menjadi komitmen bersama dalam mengantisipasi tekanan inflasi pangan di akhir 2025 dan tahun 2026 ,” jelas Gozali.
Dia pun mengapresiasi seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua atas kerja keras dalam mengendalikan inflasi.
“Ya data September 2025 menunjukkan, Inflasi nasional terkendali di level 2,65 persen (yoy), didorong oleh stabilnya inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah (administered price),”katanya.
Dia pun menjelaskan, namun demikian, kelompok inflasi pangan bergejolak (volatile food) masih menunjukkan tekanan tinggi mencapai 6,44 persen (yoy) akibat gangguan pasokan di sejumlah daerah sentra produksi.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE mengatakan, apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan karena sudah dipercayakan menjadi tuan rumah.
Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai provinsi paling utara di Indonesia, dengan potensi besar di sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata.
“Provinsi ini terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota, dengan kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan. Saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara terus meningkat, termasuk dari Korea Selatan yang kini memiliki penerbangan reguler ke Manado hingga akhir tahun,” kata dia.
Kata Gubernur, peningkatan konektivitas dan aktivitas ekonomi ini turut mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga mendorong pentingnya digitalisasi distribusi pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah,”jelad dia.
Lanjutnya, yang terpenting juga adalah distribusi yang didukung digitalisasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan wilayah.
“Ya dengan data yang terintegrasi dan rantai pasok yang efisien, kita dapat memastikan harga tetap stabil dan pangan selalu tersedia di masyarakat,” ungkapnya.
Untuk pengendalian inflasi pangan kata dia, bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah melalui sinergi dan kolaborasi konkret.
Dijelaskannya, melalui kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif bahwa setiap daerah diharapkan dapat mengimplementasikan inovasi dan program yang menyesuaikan kondisi lokal masing-masing.
“Ini juga untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dan kemandirian pangan masyarakat,” tutup Gubernur.(Kifli).
GNPIP 2025 Menjadi Harapan Peningkatan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Pangan Daerah Wilayah Sulampua
