Manado,Infosulut.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara terus memperkuat perannya dalam pengawasan dan kemitraan strategis di Pemerintahan Daerah .
Dalam pantauan media infosulut.id, komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa mitra kerja utama, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, Dinas Dukcapil, dan Sekretariat DPRD Sulut (Setwan), Selasa (14/10/2025) Gedung DPRD Sulut .
Adapun Gambaran menyeluruh mengenai rapat tersebut yakni mengevaluasi program tahunan 2025 dan rancangan kinerja dimasing masing instansi pada tahun 2026 mendatang .
Misalnya, dalam rapat bersama BKD ketua komisi I Braien Waworuntu mengatakan pentingnya penerapan sistem merit dalam setiap kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Ia menjelaskan pentingnya rotasi, promosi, dan mutasi pejabat harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi serta disiplin ilmu.
“Kami mendorong agar penempatan ASN benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan keahliannya. Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak sesuai bidangnya,” ungkap Braien.
Adapun ditengah rapat tersebut Braien juga mengingatkan agar kebijakan kepegawaian tidak diwarnai oleh kepentingan politik maupun kedekatan personal.
Katanya, jika penempatan ASN tidak tepat, maka yang dirugikan bukan hanya instansi, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan publik.
“BKD harus jadi garda terdepan dalam menjamin sistem kepegawaian yang profesional. Tidak boleh ada jabatan yang diberikan karena faktor kedekatan,”celetuk Waworuntu
Ia menambahkan, Komisi I akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penerapan sistem merit agar birokrasi di Sulut semakin profesional dan berintegritas.
Sementara itu dalam pertemuan dengan Bappeda Sulut, pembahasan mengerucut pada program strategis Gubernur Sulut Yulius Selvanus, antara lain:
Pembangunan Jalan Tol Manado–Amurang,
Pembangunan Jembatan Bitung–Lembeh,
Pembangunan Bandara Lembeh, dan Peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional di lingkar Pulau Salibabu.
Adapun pihaknya menekankan, pentingnya sinkronisasi antara rencana strategis daerah dengan kebijakan pembangunan nasional agar program tersebut berdampak langsung bagi masyarakat Sulut.
Langkah berbeda ditunjukkan saat Komisi I melakukan rapat bersama Sekretariat DPRD Sulut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah DPRD Sulut Komisi I mengundang wartawan peliput dewan untuk duduk bersama dalam rapat resmi.
Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari kalangan jurnalis. Wartawan senior Martino Limpong mengaku baru kali ini merasa benar-benar dilibatkan secara resmi oleh DPRD.
“Selama bertahun-tahun meliput di DPRD Sulut, baru kali ini kami diundang langsung. Ini bentuk keterbukaan yang luar biasa,” ujar Martino.
Adapun tampil jurnalis Berita Manado yakni Erga Dirangga yang menambahkan harapannya agar DPRD dan Setwan memperhatikan wartawan yang aktif melakukan peliputan setiap hari.
“Kami datang dari luar kota, tapi tetap setia meliput. Kami berharap ada bentuk penghargaan bagi yang konsisten,” katanya.
Mendengar curahan hati para jurnalis,ketua komisi I Braien Waworuntu meminta pihak Sekretariat DPRD agar memberi perhatian lebih kepada wartawan yang aktif dan berkontribusi dalam penyebaran informasi kinerja lembaga.
Braien juga mengusulkan agar wartawan dilibatkan dalam setiap kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD ke luar daerah, agar hasil kunjungan dapat tersampaikan secara luas kepada publik.
“Ketika anggota dewan turun lapangan, ajak juga wartawan. Supaya hasil kunker bisa diketahui masyarakat,” usulnya.
Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter menegaskan komitmennya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan wartawan.
“Masukan dari rekan-rekan media penting untuk ditindaklanjuti. Jangan hanya berhenti di meja rapat,” sahut Wakil Ketua DPRD Sulut Royke.
Adapun Klimaks dari rapat tersebut, yakni dilakukannya pembahasan bersama Dinas Dukcapil Sulut mengenai pengelolaan dan pembaruan data kependudukan di wilayah provinsi. Data ini menjadi dasar penting bagi berbagai program sosial, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan daerah.
Adapun RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Wakil Ketua Komisi I Rhesa Waworuntu, serta anggota komisi seperti Muliadi Paputungan, Raski Mokodompit, dan Fharamita Mokodompit.(Advetorial DPRD Sulut)
