Manado,Infosulut.id – Tampil dalam Aksi Massa, kinerja kepolisian dipertanyakan oleh Taufan yang merupakan salah satu anggota BPK Oi Manado, pada saat berdialog dengan Pimpinan DPRD Sulut & Aparat Kepolisian .
Ia mengkritisi kinerja kepolisian yang dinilainya semena-mena terhadap salah satu orang yang sedang memantau aksi pada Senin (01/09/205)
“Kemarin, sahabat kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado mendapatkan tindakan represifitas, bahkan pemukulan oleh pihak kepolisian,” ungkap Taufan.Kamis (04/09/2025) Gedung DPRD Sulawesi Utara
Tutur Taufan, bahwa situasi ini mencoreng citra kepolisian, karena setiap aksi massa seolah-olah dianggap sebagai ancaman dan alat untuk membentengi DPRD.
Padahal menurutnya DPRD Provinsi Sulut sudah memberikan akses. Tetapi Kenapa mereka selalu dicurigai? Selama mereka berdemo kenapa tidak ada kepercayaan, kapan mereka pernah membakar gedung DPRD?, Imbuh lagi Taufan, jika kekacauan terjadi, maka itu disebabkan oleh akses masuk mereka yang dihalangi.
Taufan juga mempertanyakan pendekatan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan. “Bisa tidak teman-teman polisi melakukan pengamanan dari perspektif HAM?” ujarnya.
Tak sampai disitu, kembali Taufan mempertanyakan perihal pemanfaatan organisasi masyarakat (ormas) dalam pengamanan aksi, yang menurutnya seringkali justru memperburuk suasana.
“Selalu dikatakan bahwa keterlibatan ormas adalah inisiatif sendiri. Tapi jelas-jelas ada izin dari pihak kepolisian. Kami tidak ingin massa aksi dibenturkan dengan ormas,” jelasnya
Ia pun melanjutkan Narasinya, sambil menyinggung perihal adanya ormas adat yang justru menghalangi perjuangan mereka dalam mengawal Undang-Undang Masyarakat Adat.
“Kami memperjuangkan UU Masyarakat Adat, tapi ormas adat justru yang menghadang kami,” kata Taufan
Taufan juga mengungkap adanya dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan aparat Polsek Tuminting terhadap para nelayan, yang memperjuangkan ruang hidupnya, yakni Pantai Manado Utara.
“Sekarang juga sedang ada proses pengawalan kasus diskriminasi terhadap nelayan di Polsek Tuminting. Kami terus mengawal itu,” tegasnya.
Menanggapi berbagai penyampaian dari massa aksi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.
Ia berjanji bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan dievaluasi dan dikawal bersama.
“Apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami evaluasi serta kawal,” pungkas Royke Anter, yang saat itu didampingi oleh Amir Liputo, Hillary Julia Tuwo, Jeane Laluyan, dan Royke Roring.
(Candle)
